Viral Cerdas Cermat MPR: Jawaban Sama Tapi Nilai Beda, Gus Hilmi Sentil Fenomena “Pejabat Konoha” 

Wamanews.id, 12 Mei 2026 – Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh potongan video Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Video yang bersumber dari kanal YouTube resmi MPR RI tersebut memicu gelombang protes netizen setelah memperlihatkan ketidakkonsistenan penilaian dewan juri terhadap jawaban peserta yang sejatinya identik.

Peristiwa ini menarik perhatian luas, termasuk dari Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Hilmi Firdausi atau yang akrab disapa Gus Hilmi. Melalui pernyataan resminya, Gus Hilmi menyentil keras insiden tersebut dan mengaitkannya dengan fenomena “Negeri Konoha” istilah satire yang sering digunakan netizen untuk menggambarkan kondisi sosial-politik di Indonesia.

Gus Hilmi menyayangkan sikap dewan juri yang dinilai defensif dan enggan mengakui kekeliruan meski bukti suara dalam rekaman cukup jelas. Ia berharap kejadian di panggung akademik tersebut bukan merupakan representasi dari wajah birokrasi dan rakyat di Indonesia saat ini.

“Semoga ini bukan gambaran rakyat dan pejabat di Konoha,” ujar Gus Hilmi pada Senin (11/5/2026). Ia juga menambahkan kritik tajam mengenai pola komunikasi pejabat yang sering kali melakukan penyangkalan (denial) saat rakyat menuntut haknya.

Lebih lanjut, Gus Hilmi menyinggung peran pihak-pihak pendukung yang sering membela keputusan tidak adil. “Lalu sang pejabat juga dibantu oleh buzzer dan penjilat yang mendukung keputusannya yang jelas-jelas merugikan dan tidak adil,” tegasnya.

Ketegangan bermula saat pembawa acara melemparkan pertanyaan rebutan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai konstitusi. Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab dengan lengkap: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita, selaku dewan juri justru memberikan nilai minus lima (-5). Pertanyaan kemudian dilempar kembali dan dijawab oleh Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan kalimat yang sama persis. Anehnya, juri kali ini memberikan nilai sempurna (10) dengan dalih inti jawaban sudah benar.

Protes keras langsung dilayangkan oleh siswa dari Grup C. Mereka menegaskan bahwa jawaban mereka identik dengan grup lawan. Namun, dewan juri bersikeras bahwa Grup C tidak menyebutkan “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”, sebuah klaim yang kemudian dibantah oleh rekaman audio video tersebut.

Di tengah perdebatan yang memanas, juri lainnya, Indri Wahyuni (Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR), mencoba menengahi namun tetap membela keputusan juri. Ia menekankan bahwa artikulasi peserta saat menjawab adalah tanggung jawab peserta sepenuhnya.

“Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” kata Indri. Pernyataan ini justru semakin memicu sentimen negatif publik yang menilai juri lebih mengedepankan ego sektoral daripada objektivitas lomba.

Tabel: Perbandingan Jawaban Peserta dalam LCC MPR RI

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, maupun pimpinan MPR terkait polemik ini. Publik mendesak adanya evaluasi terhadap kompetensi dewan juri agar marwah lomba yang bertujuan menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut tidak tercoreng oleh praktik penilaian yang dianggap tidak profesional.