Pilkada Sulsel Lawan Intimidasi, Pilih Pemimpin dengan Nurani Bersih
Wamanews.id, 26 November 2024 – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar besok, 27 November 2024. Masyarakat Sulawesi Selatan diimbau untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka dan menentukan pemimpin dengan suara hati yang jernih.
Pemilihan ini tidak hanya untuk memilih kandidat, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan konstitusional demi masa depan daerah yang lebih baik.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan, Profesor Wahyuddin Naro, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam Pilkada. “Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” kata Naro, Senin (25/11/2024).
Menurut Naro, suara setiap warga memiliki kekuatan besar untuk menentukan arah pembangunan daerah. Dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat memilih pemimpin yang visioner dan amanah.
“Pilihlah dengan hati nurani. Jangan terpengaruh intimidasi atau kepentingan sesaat,” ujar guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini.
Ia menambahkan bahwa visi dan misi calon harus menjadi acuan utama, bukan pertimbangan personal atau sentimen golongan. Dengan begitu, pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk menjaga keberagaman, kedamaian, dan kemajuan daerah.
“Jangan biarkan suara kita hilang atau terpolarisasi. Pilkada adalah pesta demokrasi lima tahunan, jangan sampai sehari ini merusak harmoni masyarakat yang sudah terjaga,” tegasnya.
Namun, tak semua pihak memandang Pilkada sebagai ajang demokrasi murni. Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, mengungkapkan adanya potensi politisasi aparat seperti TNI, Polri, dan ASN dalam Pilkada. Menurutnya, keterlibatan aparat ini dapat memengaruhi hasil pemilihan karena posisi mereka yang strategis di tengah masyarakat.
“TNI dan Polri memiliki jaringan hingga level desa, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Jika dimobilisasi oleh oknum tertentu, ini dapat memengaruhi pilihan masyarakat,” jelas Ali.
Meskipun netralitas aparat telah diatur undang-undang, isu pelibatan mereka dalam politik praktis kerap mencuat. Hal ini, menurut Ali, merupakan ancaman serius terhadap demokrasi yang sehat. “Mobilisasi seperti ini bukan hanya ilegal, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tambahnya.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Yudhiawan, memastikan bahwa seluruh jajaran Polri di Sulsel akan bersikap netral. Ia menegaskan bahwa netralitas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dijamin oleh kode etik kepolisian.
“Kami tidak akan cawe-cawe. Siapapun anggota Polri yang terlibat politik praktis akan dikenai sanksi tegas, baik etik maupun pidana,” kata Yudhiawan saat diwawancarai di Mapolda Sulsel, Senin (25/11/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas dapat diproses sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung adil dan transparan.
Pilkada bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membawa perubahan nyata. Satu suara yang diberikan di bilik TPS adalah langkah kecil yang dapat menentukan masa depan Sulawesi Selatan.
Seperti yang disampaikan Profesor Wahyuddin Naro, pemilih harus menggunakan hak pilih mereka dengan penuh tanggung jawab. “Hak pilih kita adalah amanah Tuhan dan konstitusi. Gunakan dengan bijak demi Sulsel yang damai dan berkemajuan,” ujarnya.
Dengan menjunjung nilai kejujuran dan keadilan, serta melawan segala bentuk intimidasi dan manipulasi, masyarakat Sulsel diharapkan dapat mewujudkan Pilkada yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil). Inilah pesta demokrasi yang tidak hanya merayakan hak warga negara, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk menjaga kedamaian dan kerukunan bangsa.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
