Pemerintah Sulsel Gandeng Berbagai Pihak Atasi 140 Ribu Anak Putus Sekolah
Wamanews.id, 9 Oktober 2024 – Jumlah anak yang tidak bersekolah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan telah mencapai angka 140 ribu orang.
Data ini disampaikan oleh Kasubag Program Dinas Pendidikan Sulsel, Arfan Tahir, dalam keterangan persnya pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yang terus berupaya untuk menekan angka anak tidak bersekolah di provinsi tersebut.
Dari jumlah 140 ribu anak yang tidak bersekolah, sebanyak 18.181 di antaranya telah terdata oleh Dinas Pendidikan Sulsel. Namun, dari data tersebut, baru 5.573 anak yang sedang dalam proses melanjutkan pendidikan mereka. Arfan menjelaskan bahwa dari jumlah yang sudah kembali ke bangku sekolah, sebanyak 3.136 anak berhasil melanjutkan pendidikan mereka.
Sayangnya, 2.437 anak lainnya terpaksa berhenti sekolah karena berbagai alasan seperti menikah, pindah domisili, atau meninggal dunia.
Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah Provinsi Sulsel telah melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah program “Satu Anak Tidak Sekolah (ATS), Satu Guru”. Program ini melibatkan peran guru untuk secara aktif mendampingi anak-anak yang putus sekolah agar mereka dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Sebagai langkah lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Dinas Pendidikan Sulsel terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk UNICEF serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan. Arfan menyebutkan bahwa data anak tidak bersekolah ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
“Dinas Pendidikan telah melakukan upaya-upaya dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari seluruh cabang dinas serta kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan anak tidak bersekolah dapat dilakukan secara komprehensif,” jelas Arfan.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, juga memberikan perhatian khusus terkait tingginya jumlah anak tidak bersekolah di provinsi ini. Zudan menekankan bahwa prinsip utama yang harus dipegang adalah bahwa setiap anak usia sekolah harus mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Ia mendesak Dinas Pendidikan untuk meningkatkan jumlah anak yang kembali ke sekolah dan melakukan percepatan dalam menangani permasalahan ini.
“Prinsipnya, anak yang tidak sekolah harus menjadi anak sekolah. Apalagi dalam usia sekolah, tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Bahkan, jika mereka sudah menikah sekalipun, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui paket A, B, atau C,” ujar Zudan.
Zudan juga meminta agar pihak Dinas Pendidikan melakukan pendekatan secara personal kepada setiap anak yang terdata tidak bersekolah. Ia menegaskan pentingnya mengetahui apakah anak-anak tersebut bersedia kembali ke sekolah atau tidak. Hal ini penting untuk memetakan kebutuhan dan mencari solusi yang tepat bagi setiap anak.
Selain itu, Zudan mengusulkan agar para kepala sekolah dan aparatur sipil negara (ASN) dapat berperan sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu melanjutkan pendidikan. Program “Satu ASN, Satu Anak Tidak Sekolah” diharapkan dapat membantu anak-anak yang terkendala biaya. Namun, Zudan juga menekankan bahwa tidak semua anak putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi semata.
Zudan mencontohkan kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana akses ke sekolah yang jauh menjadi salah satu penyebab anak-anak enggan melanjutkan pendidikan. Di sana, beberapa anak harus berjalan kaki selama sekitar 1,5 jam untuk mencapai sekolah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah setempat menyediakan angkutan sekolah gratis.
Hal serupa juga dapat diterapkan di Sulawesi Selatan, seperti yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 11 Luwu Utara, yang menyediakan angkutan gratis bagi sekitar 10 siswa.
“Mereka mau sekolah, tapi angkutannya tidak ada. Di Sulsel, ada contoh dari SMA Negeri 11 Luwu Utara yang memberikan angkutan gratis bagi para siswa, dan ini bisa menjadi salah satu solusi. Dinas Pendidikan harus memetakan faktor-faktor penyebab anak tidak bersekolah, sehingga solusi yang diberikan bisa lebih efektif,” kata Zudan.
Permasalahan anak tidak bersekolah di Sulawesi Selatan memang masih menjadi tantangan besar. Namun, dengan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk UNICEF dan pemerintah kabupaten/kota, serta adanya program-program strategis seperti “Satu ATS, Satu Guru” dan “Satu ASN, Satu Anak Tidak Sekolah”, pemerintah Sulsel optimis dapat mengurangi angka anak tidak bersekolah dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua anak di provinsi tersebut.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
