Wajo Bersiap Sambut Era Baru ASN: Ribuan Honorer Jadi PPPK

Wamanews.id, 23 Januari 2025 – Kabupaten Wajo tengah bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan. Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga honorer di daerah ini, di mana mereka akan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, di balik kabar baik ini, terdapat sejumlah tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Sebanyak 3.806 tenaga honorer di Wajo akan mendapatkan status PPPK, namun tidak semua akan menjadi PPPK penuh waktu. Sebanyak 553 orang yang lolos seleksi PPPK 2024 akan mendapatkan status PPPK penuh waktu, sementara sisanya, yakni 3.253 orang, akan menjadi PPPK paruh waktu.

Konsep PPPK paruh waktu ini menjadi sorotan utama. Meskipun para honorer bersyukur akhirnya mendapatkan status kepegawaian, namun status paruh waktu ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait hak dan kewajiban mereka. Bagaimana mekanisme penggajian PPPK paruh waktu? Apakah sama dengan PPPK penuh waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini masih perlu kejelasan lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Wajo telah berupaya memberikan penjelasan. Sistem penggajian PPPK paruh waktu akan diatur oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kesepakatan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo. Namun, detail mengenai besaran gaji dan tunjangan masih dalam proses penyusunan.

Salah satu kendala utama dalam proses pengangkatan PPPK di Wajo adalah terbatasnya formasi yang disediakan. Dari ribuan honorer, hanya 250 orang yang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses transisi ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah baru.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

• Keadilan dalam Pengangkatan: Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pengangkatan PPPK dilakukan secara transparan dan adil. Semua honorer harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.
• Kepastian Hukum: Regulasi terkait PPPK paruh waktu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
• Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak dan kewajiban PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, terpenuhi secara optimal.
• Peningkatan Kapasitas: Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi PPPK agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK di Kabupaten Wajo merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa proses transisi ini berjalan dengan lancar dan berhasil.