PMII Kota Makassar: Rapor Merah untuk Jokowi

Wamanews.id, 17 Oktober 2024 – Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kritik keras datang dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Makassar.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di bawah Fly Over Jl. Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal dalam memenuhi harapan rakyat.
Aksi yang dilakukan PMII ini mencerminkan suara ketidakpuasan yang kian menguat di penghujung dekade pemerintahan Jokowi.
Massa PMII memulai aksi mereka dengan long march dari Jl. Urip Sumoharjo sambil membawa spanduk bertuliskan “Rapor Merah Joko Widodo, Gagal”. Spanduk tersebut menjadi simbol dari ketidakpuasan yang mereka rasakan terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Aksi ini diakhiri dengan orasi ilmiah yang diisi oleh berbagai pimpinan PMII di bawah Fly Over, menyoroti berbagai kegagalan yang mereka anggap telah terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.
Ketua PMII Kota Makassar, Ma’ruf Pangewa, dalam orasinya menyampaikan bahwa Jokowi yang awalnya dipandang sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, ternyata mengecewakan.
“Rakyat Indonesia sempat menaruh harapan besar bahwa Jokowi akan memperjuangkan hak rakyat dan dekat dengan masyarakat. Namun, harapan itu pupus karena kepemimpinannya tidak sesuai ekspektasi,” tegas Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, kepemimpinan Jokowi yang telah berlangsung selama satu dekade penuh menunjukkan berbagai kegagalan di sektor-sektor krusial, sehingga PMII memberikan “rapor merah” sebagai bentuk evaluasi.
“Kegagalan Presiden Jokowi harus disuarakan agar publik mengetahui kualitas kepemimpinannya selama 10 tahun. Hal ini juga menjadi bahan refleksi bagi presiden terpilih berikutnya,” tambahnya.
Dalam orasinya, Ma’ruf juga menyinggung adanya dugaan propaganda media yang dinilai memoles citra Jokowi di penghujung masa jabatannya. Menurutnya, berbagai pujian yang muncul di media terkait program dan kebijakan pemerintah terlihat tidak alami. Ia menyebut bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik demi memperkuat citra Jokowi sebelum meninggalkan jabatannya.
“Massa aksi melihat adanya upaya menggiring opini publik untuk memperkuat nama baik Jokowi di akhir pemerintahannya. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menyuarakan kegagalan tersebut secara tegas,” jelas Ma’ruf, menegaskan bahwa PMII ingin membuka mata masyarakat akan realita di balik citra yang dipoles.
Saidina Alif, Jenderal Lapangan aksi PMII, turut menegaskan bahwa PMII akan terus memperjuangkan suara rakyat. Ia menyatakan bahwa kegagalan pemerintahan Jokowi tidak bisa diabaikan atau ditutupi karena masyarakat merasakannya langsung. Saidina mengungkapkan bahwa masalah-masalah serius seperti kemunduran demokrasi, konflik agraria, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah menjadi noda dalam sejarah pemerintahan Jokowi.
“Kegagalan Jokowi tidak bisa ditutupi ataupun dilupakan karena masyarakat merasakannya langsung. Beberapa masalah serius seperti kemunduran demokrasi, konflik agraria, korupsi, hingga pelanggaran HAM menjadi noda dalam pemerintahan Jokowi,” jelas Saidina.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti isu-isu lain yang mencakup politik dinasti, reformasi hukum yang lamban, perlindungan data pribadi yang lemah, serta pendidikan yang semakin terkomersialisasi. Menurutnya, semua ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan reformasi yang dijanjikan sejak awal.
Aksi tersebut diakhiri dengan pembacaan tuntutan dari massa PMII Kota Makassar. Tuntutan tersebut mencerminkan harapan agar pemerintahan yang akan datang lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menjadikan kegagalan pemerintahan Jokowi sebagai pelajaran penting. Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain:
- Menghentikan tindakan represif, kriminalisasi, dan intimidasi yang melemahkan demokrasi.
- Menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan memicu konflik agraria.
- Menolak politik dinasti dalam pemerintahan.
- Menuntaskan serta mengadili pelaku pelanggaran HAM.
- Menghentikan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan serta mewujudkan pendidikan gratis.
- Mempercepat pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
- Memperkuat dan memprioritaskan perlindungan data pribadi.
- Meningkatkan efektivitas pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
- Menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan marwah reformasi.
Dengan tuntutan tersebut, PMII berharap bahwa pemerintah mendatang akan lebih responsif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. PMII juga berharap agar presiden yang terpilih selanjutnya dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan selama masa kepemimpinan Jokowi.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII Kota Makassar ini berlangsung damai dan tertib. Setelah pembacaan tuntutan oleh Jenderal Lapangan, massa aksi membubarkan diri secara tertib sekitar sore hari.
Meskipun aksi tersebut berlangsung dalam suasana kritik yang keras terhadap pemerintahan, PMII menegaskan bahwa tujuan mereka adalah murni untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memecah belah, melainkan untuk mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab mereka kepada rakyat.
Melalui aksi ini, PMII ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada publik dan pemerintah bahwa evaluasi terhadap kinerja presiden adalah hal yang penting dalam demokrasi, sehingga rakyat dapat terus memantau dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dengan baik.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan