Pj Bupati Wajo Imbau ASN Dukung Kepala Daerah Terpilih, Tegaskan Pengelolaan Keuangan Transparan
WAJO – Penjabat (Pj) Bupati Wajo, Andi Bataralifu, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung program kepala daerah terpilih serta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu enam bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan saat ia menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Bupati Wajo, Senin (17/2/2025).
Dalam arahannya, Andi Bataralifu menekankan pentingnya meningkatkan etos kerja dan sinergitas dalam menyongsong kepemimpinan kepala daerah yang baru, baik di tingkat gubernur maupun bupati. Ia juga mengajak ASN untuk menunjukkan profesionalisme dan dedikasi dengan hati yang tulus serta semangat kebersamaan.
Selain itu, Pj Bupati Wajo menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan masyarakat atas terselenggaranya pemilu damai, menjadikan Kabupaten Wajo sebagai daerah terbaik kedua di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Pilkada damai.
“Saya juga mengucapkan rasa terima kasih karena telah banyak berpartisipasi membantu mensukseskan program yang ingin dicapai selama menjabat sebagai Pj Bupati Wajo. Semoga ke depan Wajo lebih baik lagi,” ujar Andi Bataralifu.
Lebih lanjut, ia meminta para kepala perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan menyusun program prioritas per triwulan serta mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024. Evaluasi ini dinilai penting sebagai bahan koreksi agar kesalahan yang terjadi tidak terulang pada tahun 2025.
“Kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dan tidak signifikan dalam mendukung visi, misi, serta program unggulan daerah agar ditunda pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA SKPD harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran, serta berkualitas dan bernilai hasil,” tegasnya.
Andi Bataralifu juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi, profesionalisme, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan demi memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
