Pemprov Sulsel Siapkan Lahan 7,6 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Wamanews.id, 6 Agustus 2025 – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat kini semakin menunjukkan kemajuan signifikan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan untuk pembangunan 8 titik Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Kabar baiknya, pembangunan fasilitas pendidikan ini direncanakan akan dimulai pada tahun ini, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, menyampaikan perkembangan terbaru ini. “Jadi kan Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa setiap tahun ada 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Jadi berarti tahun ini ada 100,” kata Malik. Ia menambahkan, “Alhamdulillah, saya dapat informasi kita sudah ada 8 titik yang sudah disetujui pembangunannya di Sulawesi Selatan, termasuk usulan provinsi yang ada di Sudiang.”
Salah satu titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi sorotan adalah di Sudiang, Makassar. Malik Faisal menyebutkan bahwa lokasi yang dipilih sangat strategis, berada di dalam kompleks olahraga (GOR) yang luas.
“Ada tanah kurang lebih 7,6 hektare di sana. Jadi di kompleks olahraga itu ada 73 hektare lebih. Oleh Pak Gubernur, kami diberikan izin untuk menempati pembangunan Sekolah Rakyat seluas 7,6 hektare di sana, di belakang,” jelas Malik. Luasnya lahan ini memungkinkan pembangunan fasilitas yang komprehensif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Selain di Sudiang, tujuh titik Sekolah Rakyat lainnya akan tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten-kabupaten yang beruntung mendapatkan alokasi ini antara lain Wajo, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Takalar, dan Bone. Sebaran ini menunjukkan upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Sulsel.
Yang menjadi kabar gembira lainnya adalah kepastian mengenai pembiayaan. Malik Faisal menegaskan bahwa seluruh biaya pembangunan Sekolah Rakyat ini nantinya akan dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini meringankan beban pemerintah daerah dan memastikan proyek dapat berjalan lancar tanpa terkendala anggaran lokal.
Proses konstruksi pembangunan Sekolah Rakyat ini sudah dijadwalkan untuk dimulai pada bulan ini, Agustus 2025. “Ini sudah Agustus, seharusnya bulan ini sudah mulai. Semua dikerjakan oleh APBN,” terang Malik.
Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka lebar. Program Sekolah Rakyat ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Pemprov Sulsel optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari APBN dan lokasi yang strategis, Sekolah Rakyat akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan.
