Pemkab Wajo dan DPRD: Wajo Harus Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Wamanews.id, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pada Kamis, 24 Oktober 2024, bertempat di ruang Hasanuddin, Hotel Mercure Makassar, kedua lembaga ini mengadakan rapat koordinasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi terintegrasi. Acara ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap instansi di Kabupaten Wajo bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Rapat ini dibuka langsung oleh Pj Bupati Wajo, Andi Bataralifu, dan dihadiri oleh para pejabat penting daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Wajo, Armayani, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, serta Plt Inspektur Daerah, Awaluddin Sibe.
Kehadiran perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Tri Budi Rochmato dan Epakartika, menambah bobot acara ini. Mereka memberikan pandangan dan arahan terkait pentingnya langkah-langkah pencegahan korupsi yang sistematis dan terintegrasi.
Dalam sambutannya, Andi Bataralifu menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan langkah nyata untuk memetakan titik-titik rawan korupsi di berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Wajo.
“Kita harus berkomitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkatan pemerintahan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah prioritas utama bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, serta stakeholder lainnya harus bahu-membahu dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas.
Salah satu upaya signifikan yang tengah dilakukan Pemkab Wajo adalah memperkuat sistem pengawasan melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program ini digagas oleh KPK untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi.
Dalam implementasinya, MCP bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, dari pengelolaan anggaran hingga penyelamatan aset negara. MCP bekerja dengan cara memetakan potensi titik rawan korupsi, yang kemudian diawasi lebih ketat oleh berbagai pihak terkait.
Langkah ini dipandang sangat penting, mengingat masih adanya celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk manipulasi anggaran maupun penyalahgunaan aset negara.
Dengan adanya MCP, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih disiplin dan transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam pengelolaan keuangan publik dan pengambilan keputusan strategis.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, menyampaikan dukungannya terhadap program MCP dan komitmen Pemkab Wajo dalam pemberantasan korupsi.
“Kami dari DPRD sepenuhnya mendukung setiap langkah yang diambil untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengawas jalannya pemerintahan,” katanya.
Salah satu momen penting dalam rapat ini adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh peserta rapat. Pakta Integritas ini merupakan bentuk komitmen dari Pemkab Wajo, DPRD, dan seluruh instansi terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan Pemkab Wajo dalam menjalankan reformasi birokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pemberantasan korupsi di Kabupaten Wajo memang menjadi fokus utama, terutama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Andi Bataralifu, sebagai Pj Bupati, berjanji akan terus melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran. Ia juga mendorong para ASN untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, Kabupaten Wajo diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal pemberantasan korupsi. Kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kredibilitas pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, rapat koordinasi ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen pemerintahan dalam memberantas korupsi. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Pemkab Wajo optimis bahwa mereka bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
