Duduk Bareng Warga, DPRD Wajo Komitmen Kawal Aspirasi Pembangunan 2027 di Keera dan Pitumpanua
Wamanews.id, 27 Februari 2026 – Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas bermula dari pendengaran yang baik terhadap suara akar rumput. Prinsip inilah yang ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Keera dan Pitumpanua pada Kamis (26/2/2026).
Hadir langsung di tengah masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Komisi IV, Andi Suleha Selle, menunjukkan keseriusannya dalam mengawal setiap usulan pembangunan yang lahir dari rahim aspirasi warga. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Pitumpanua dan Keera tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan arah kebijakan fiskal daerah di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Suleha Selle menegaskan bahwa Musrenbang bukanlah sekadar kegiatan seremonial tahunan. Forum ini merupakan instrumen strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur oleh undang-undang. Menurut politisi Partai NasDem ini, keterlibatan DPRD dalam forum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program yang dirumuskan nantinya benar-benar menyentuh aspek kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat.
“Musrenbang menjadi wadah penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. DPRD Kabupaten Wajo berkomitmen mengawal setiap hasil Musrenbang agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas legislator yang mewakili Dapil IV Wajo ini.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Pitumpanua dan Keera, Andi Suleha memahami betul karakteristik dan tantangan yang dihadapi wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan adalah filter penting setelah proses usulan dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.
DPRD memiliki tanggung jawab besar sebagai penyeimbang sekaligus pengawas agar aspirasi yang telah dihimpun dari tingkat paling bawah tidak “menguap” saat masuk ke dalam dokumen perencanaan kabupaten. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara keinginan warga dan ketersediaan anggaran daerah adalah seni perencanaan yang harus dikawal ketat oleh legislatif.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin, Ketua PKK Wajo Fatmawati Andi Rosman, Wakil Ketua PKK Wajo, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Kehadiran lintas sektor ini dinilai sebagai bukti kuatnya kolaborasi dalam membangun Bumi Lamaddukelleng.
Andi Suleha memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa hingga tokoh pemuda. Menurutnya, partisipasi publik adalah modal sosial yang sangat besar bagi kesuksesan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Keterlibatan semua pihak menunjukkan semangat kebersamaan dalam membangun Wajo. Ini menjadi modal besar untuk memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya dengan optimis.
Salah satu poin krusial yang disinggung dalam Musrenbang tersebut adalah mengenai percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Sektor ini memang selalu menjadi primadona aspirasi masyarakat di wilayah Keera dan Pitumpanua yang merupakan jalur urat nadi ekonomi.
Andi Suleha pun tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada Bupati dan Wakil Bupati Wajo atas komitmen mereka dalam mendorong pembangunan infrastruktur selama ini. Ia berharap sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif terus menguat demi mewujudkan visi dan misi daerah.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kita optimistis pembangunan Kabupaten Wajo akan berjalan sesuai visi dan misi Bapak Bupati,” pungkasnya menutup pernyataan.
Melalui Musrenbang ini, harapan besar masyarakat Keera dan Pitumpanua kini berada di atas meja perencanaan. Dengan pengawalan dari DPRD, warga berharap tahun 2027 akan menjadi tonggak baru kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan di Kabupaten Wajo.
