Pagu Rp20 Miliar Jadi Sorotan, DKP Sulsel Diminta Terbuka Soal Pengadaan Kapal Pengawas
Wamanews.id, 31 Oktober 2026 – Pengadaan perlengkapan tambahan kapal pengawasan dan pelayanan pulau pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan publik. Nilai pagu anggarannya yang disebut mencapai Rp20 miliar dinilai janggal dan menuntut transparansi.
Proyek yang berkaitan langsung dengan pengawasan laut dan pelayanan masyarakat kepulauan itu menjadi perhatian akun informasi lokal MksrCity. Melalui unggahan pada 29-30 Oktober 2026, MksrCity mempertanyakan dasar dan proses pengadaan tersebut.
Sorotan utama tertuju pada urgensi keterbukaan penuh. Publik menuntut kejelasan mengenai dasar pemilihan metode pengadaan, rincian kebutuhan barang, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Nilai Rp20 miliar dinilai bukan angka kecil untuk pengadaan perlengkapan tambahan kapal. Besaran itu memunculkan pertanyaan mendasar, apakah seluruh proses telah direncanakan secara matang, dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan menjamin efisiensi.
Pertanyaan tersebut, menurut MksrCity, tidak bisa dijawab dengan klaim sepihak. DKP Sulsel perlu memberikan penjelasan berbasis dokumen agar publik dapat menilai proses pengadaan secara objektif, bukan asumsi.
Pengadaan perlengkapan kapal ditegaskan bukan sekadar urusan membeli barang dan menyelesaikan administrasi. Setiap komponen harus memiliki spesifikasi teknis, harga, kebutuhan operasional, serta manfaat yang jelas bagi fungsi pengawasan dan pelayanan pulau.
Dengan pagu Rp20 miliar, publik patut mengetahui rincian paket, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode pemilihan penyedia, nilai kontrak, spesifikasi teknis, hingga jadwal pelaksanaan. Informasi itu menjadi kunci untuk mengukur kewajaran anggaran.
Jika seluruh tahapan telah sesuai aturan, dokumen pendukung semestinya dapat menjelaskan dasar keputusan yang diambil. Dokumen itu meliputi perencanaan, studi kebutuhan, hingga hasil evaluasi penyedia.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berwenang. Prinsip transparansi menjadi penting karena proyek ini menggunakan uang negara dan menyangkut pelayanan publik di wilayah pesisir dan kepulauan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari DKP Sulsel terkait rincian HPS dan metode pengadaan proyek Rp20 miliar tersebut. Publik menunggu penjelasan terbuka agar polemik tidak berlarut.
