Anggaran Makan Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, Menkeu Ungkap Alasan Efisiensi Presiden Prabowo
Wamanews.id, 20 Mei 2026 – Langkah mengejutkan diambil pemerintah terkait pengelolaan pos anggaran program unggulan nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan pemangkasan pagu anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Dana alokasi proyek nasional tersebut disunat sebesar Rp67 triliun dari rencana awal.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, pagu anggaran MBG yang semula diproyeksikan menyentuh angka Rp335 triliun kini menyusut menjadi Rp268 triliun. Kebijakan ini diambil demi memastikan tata kelola keuangan negara tetap sehat di tengah beban belanja yang terus meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers realisasi APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan bahwa pengurangan dana ini murni dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Kepala Negara menginginkan agar pemanfaatan operasional anggaran oleh Badan Gizi Nasional berjalan jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa adanya pemborosan fiskal.
“Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (19/5/2026).
Menkeu Purbaya memberikan jaminan kuat bahwa langkah pengetatan ikat pinggang fiskal ini sama sekali tidak akan menurunkan kualitas serta efektivitas program di lapangan. Pemerintah saat ini tengah menyisir ulang manajemen pelaksanaan belanja di internal Badan Gizi Nasional agar distribusi makanan tidak terganggu.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” imbuh Purbaya.
Kendati mengalami pemangkasan pagu secara total, jalannya penyerapan anggaran program MBG di lapangan berjalan cukup agresif. Kementerian Keuangan mencatat, hingga posisi 30 April 2026, realisasi penyaluran dana untuk pemenuhan gizi anak sekolah ini telah menembus angka Rp75 triliun.
Secara akumulatif, serapan dana Rp75 triliun tersebut setara dengan 22,4 persen dari total pagu awal pra-efisiensi. Kemenkeu memaparkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau sebanyak 61,96 juta jiwa penerima manfaat di berbagai penjuru tanah air. Logistik penyaluran tersebut disokong penuh oleh performa 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah daerah.
Di sisi lain, laporan berkala APBN KiTa turut mengekspos kinerja belanja negara yang melonjak cukup tajam. Hingga akhir April 2026, total belanja negara telah menyedot dana sebesar Rp1.082,8 triliun, atau setara dengan 28,2 persen dari pagu target APBN yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka belanja total ini melonjak hingga 34,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Secara rinci, serapan belanja pemerintah pusat berkontribusi paling dominan dengan angka Rp826 triliun (naik 51,1 persen). Lonjakan ini ditopang oleh belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp400,5 triliun (tumbuh subur 57,9 persen) serta belanja non-K/L yang bertengger di angka Rp425,5 triliun.
Sementara itu, raihan pendapatan negara tercatat berada di posisi Rp918,4 triliun. Menimbang laju belanja yang lebih cepat ketimbang pendapatan, defisit APBN Indonesia per April 2026 ini tercatat melebar ke angka Rp164,4 triliun, atau masih dalam batas aman terkendali di posisi 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
