Strategi Dinas Pendidikan Sulsel dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah
Wamanews.id, 29 September 2024 – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) terus berupaya mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi tantangan serius dalam bidang pendidikan di wilayah tersebut.
Berbagai faktor, baik dari sisi biaya, lingkungan, hingga permasalahan sosial, berkontribusi pada tingginya jumlah ATS di Sulsel. Upaya pengurangan angka ATS ini menjadi fokus utama Disdik Sulsel, terutama dengan adanya re-konfirmasi data yang menunjukkan bahwa banyak anak yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan formal ternyata belum terjangkau.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak yang tidak bersekolah. Salah satu tantangan tersebut adalah adanya larangan dari orang tua, yang sering kali disebabkan oleh faktor sosial dan budaya.
“Memang untuk anak tidak sekolah ini ada yang mendapat larangan dari orang tua, karena beberapa faktor, seperti mereka sudah menikah dan sebagainya,” ungkap Andi Iqbal pada Kamis, 26 September 2024.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ATS bukan hanya soal biaya pendidikan, melainkan juga terkait dengan pandangan masyarakat terhadap pendidikan, terutama di daerah-daerah tertentu di Sulawesi Selatan.
Untuk menekan angka ATS, Dinas Pendidikan Sulsel merancang sejumlah program yang dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Salah satu inisiatif yang sedang dipertimbangkan adalah mendirikan sekolah terbuka dan sekolah virtual.
Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih fleksibel bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah secara langsung di institusi pendidikan formal.
“Kami sedang mencari formula seperti sekolah terbuka untuk memberikan layanan pendidikan kepada mereka agar bisa mendapatkan ijazah, mungkin melalui sekolah virtual,” kata Andi Iqbal.
Dengan adanya opsi sekolah terbuka atau virtual, diharapkan anak-anak yang telah terpaksa meninggalkan bangku sekolah dapat tetap melanjutkan pendidikan mereka secara mandiri dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara.
Program ini dirancang untuk mengakomodasi anak-anak yang menghadapi berbagai kendala, seperti pekerjaan, jarak, atau tanggung jawab keluarga, sehingga mereka tetap dapat menyelesaikan pendidikan tanpa harus mengikuti jadwal sekolah yang kaku.
Salah satu aspek penting dalam upaya mengurangi ATS adalah sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Andi Iqbal, masyarakat perlu lebih memahami bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak dan penting bagi masa depan mereka. Oleh karena itu, sosialisasi akan dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan peluang yang disediakan oleh pemerintah.
Saat ini, Dinas Pendidikan Sulsel juga sedang melakukan re-konfirmasi data terkait anak tidak sekolah. Dari sekitar 140.000 anak yang terdata sebagai ATS, sekitar 3.000 anak sudah mendapatkan akses pendidikan kembali. Re-konfirmasi ini sangat penting untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Dalam proses re-konfirmasi ini, Disdik menemukan adanya beberapa kesalahan data, seperti anak yang sudah kembali bersekolah namun masih terdaftar sebagai ATS, atau kasus anak yang memiliki dua Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
“Jadi, ada siswa yang terdata memiliki dua Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),” jelas Andi Iqbal. Dengan pembaruan data ini, diharapkan program-program yang diluncurkan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, juga memberikan perhatian khusus pada masalah ATS. Gubernur Zudan menekankan kepada seluruh aparat pendidikan di Sulsel untuk terus aktif melakukan pendataan dan re-konfirmasi terkait ATS. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci dalam menciptakan program-program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya minta Kepala Dinas Pendidikan bersama cabang dinas dan kepala dinas kabupaten untuk aktif melakukan re-konfirmasi data. Jika datanya sudah ada, harus dicek apakah mereka sudah masuk sekolah atau ada tambahan anak tidak sekolah baru,” tegas Prof. Zudan.
Prof. Zudan juga menambahkan bahwa selain pendataan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya menekan angka ATS. Tanpa sinergi yang baik, program-program pendidikan yang dirancang mungkin tidak akan berjalan efektif.
Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
Dengan strategi yang komprehensif dan berfokus pada pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Sulsel berupaya mengurangi angka anak tidak sekolah di wilayahnya. Melalui program sekolah terbuka dan virtual, serta pendataan yang lebih akurat, diharapkan setiap anak di Sulawesi Selatan dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.
Langkah ini tidak hanya penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga untuk membangun masa depan generasi muda yang lebih cerah.
Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan angka ATS di Sulsel dapat terus berkurang, dan setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
