Skandal Rabat Beton Rp199 Juta di Wajo: CCW Bongkar Dugaan Korupsi
Wamanews.id, 12 September 2024 – Proyek pembangunan rabat beton di Dusun Waji, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, Celebes Corruption Watch (CCW) Kabupaten Wajo menemukan dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang menelan anggaran sebesar Rp199.368.600 tersebut.
Ketua CCW Kabupaten Wajo, Muh. Akbar, mengungkapkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh pihaknya. Menurut Akbar, terdapat sejumlah indikasi penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan standar mutu yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan hasil penyelidikan kami, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini. Pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam RAB,” tegas Akbar.
Salah satu temuan yang paling mencolok adalah penggunaan semen yang jauh di bawah jumlah yang tertera dalam RAB. “Menurut informasi yang kami peroleh dari warga, jumlah semen yang digunakan di lapangan hanya sekitar 500 sak, padahal dalam RAB tercatat 983 sak,” ungkap Akbar.
Perbedaan yang signifikan antara rencana dan pelaksanaan proyek ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan potensi kerugian negara. Akbar menduga adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek.
Menanggapi temuan tersebut, CCW Kabupaten Wajo berencana untuk mengambil langkah hukum. “Kami akan segera melayangkan surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap proyek ini,” tegas Akbar.
CCW berharap agar APH dapat menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini jika terbukti bersalah. “Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan rabat beton di Wajo ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sejumlah proyek infrastruktur di daerah ini juga pernah menjadi sorotan akibat dugaan korupsi.
Praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu akan cepat rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan.
Kasus ini sekali lagi menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan adanya pengawasan masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam pelaksanaan proyek.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan memastikan bahwa proyek pembangunan dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika menemukan adanya indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.
Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang, perlu dilakukan beberapa langkah preventif, antara lain:
- Peningkatan transparansi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Informasi mengenai proyek pembangunan harus dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.
- Penguatan pengawasan: Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Pengawasan dapat dilakukan baik oleh internal pemerintah maupun oleh pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat.
- Penegakan hukum: Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku korupsi dalam proyek pembangunan. Hukuman yang diberikan harus bersifat memberikan efek jera.
Dengan adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di masa mendatang.
Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan
