Daftar Wilayah dan Instansi yang Absen Buka Formasi CASN 2026
Wamanews.id, 4 Mei 2026 – Kabar terbaru bagi para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP). Meski rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 terus dipersiapkan secara nasional, terdapat sejumlah wilayah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang dipastikan tidak akan membuka formasi pada tahun ini.
Langkah ini diambil oleh beberapa instansi daerah setelah mempertimbangkan berbagai alasan mendesak yang dinilai lebih krusial dibandingkan menambah jumlah personel aparatur baru. Secara umum, kendala utama yang menyebabkan absennya formasi ini berkaitan erat dengan kemampuan fiskal daerah serta jumlah ASN yang sudah dianggap jenuh atau melampaui kebutuhan.
Berdasarkan data yang dihimpun, alasan paling fundamental dari keputusan ini adalah porsi belanja pegawai yang telah melebihi batas ketentuan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terdapat batas maksimal belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30 persen.
Bagi daerah yang serapan anggaran gajinya sudah melampaui batas tersebut, melakukan rekrutmen tambahan hanya akan semakin menekan stabilitas ekonomi daerah tersebut. Berikut adalah daftar wilayah dan instansi yang dipastikan tidak membuka formasi pada CASN 2026:
1. Kabupaten Seluma, Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Seluma memutuskan untuk meniadakan pengadaan rekrutmen CASN 2026. Hal ini dikarenakan porsi belanja pegawai di wilayah ini telah menyentuh angka 42 persen. Saat ini, total ASN di Seluma tercatat sebanyak 5.744 orang (3.642 PNS dan 2.102 PPPK). Keputusan ini juga diambil sebagai langkah preventif agar ke depannya tidak ada tenaga PPPK yang harus dirumahkan akibat kendala anggaran.
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
Sama halnya dengan Seluma, Pemkab HSS belum membuka pengadaan ASN baru karena belanja pegawai saat ini masih berada di angka 36 persen dari APBD. Angka tersebut dinilai masih cukup jauh di atas batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
3. Provinsi Papua
Keputusan untuk tidak membuka formasi di tingkat Provinsi Papua disampaikan langsung oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Alasan utamanya adalah jumlah ASN yang sudah melampaui kemampuan fiskal daerah. Saat ini, pemerintah provinsi menanggung beban pembiayaan untuk lebih dari 3.000 ASN, sehingga penambahan personel baru dianggap tidak memungkinkan secara anggaran.
4. Kabupaten Lebong
Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Plt Kepala BKPSDM, A. Ropik, mengonfirmasi bahwa mereka tidak membuka formasi CASN 2026. Kendala di Lebong tergolong yang paling berat, di mana porsi belanja pegawai sudah hampir mencapai 60 persen dari total APBD.
Meskipun daftar wilayah di atas telah menyatakan absen, para calon pelamar tidak perlu berkecil hati. Peluang untuk menjadi abdi negara secara nasional masih terbuka sangat lebar. Hal ini diperkuat dengan surat resmi nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 dari Menteri PANRB.
Dalam surat tersebut, Menteri PANRB meminta seluruh instansi pusat maupun daerah yang masih memiliki ruang fiskal untuk segera menyampaikan rincian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026. Ini menandakan bahwa banyak instansi lain yang justru sedang bersiap melakukan rekrutmen besar-besaran.
Namun, para pemburu NIP diingatkan bahwa jika semakin banyak daerah yang memutuskan tidak membuka formasi, maka persaingan di instansi yang membuka lowongan akan menjadi jauh lebih ketat. Pemilihan instansi yang tepat dan persiapan yang matang akan menjadi kunci utama kelulusan pada seleksi tahun ini.
