Komisi III DPRD Wajo Lobi BBWS dan BPJN Demi Perbaikan Jembatan Gantung Tempe
Wamanews.id, 28 Januari 2026 – Rusaknya infrastruktur vital yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat menuntut respons cepat dari para pemangku kebijakan. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Wajo dalam menyikapi kondisi mengkhawatirkan jembatan gantung di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Jembatan yang membentang gagah di atas Sungai Walanae ini bukan sekadar penghubung fisik, melainkan akses strategis bagi warga Tokampu (Kelurahan Siengkang) dan Tonronge (Kelurahan Wiringpalenae). Namun, belakangan ini, struktur bawah jembatan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat pergeseran tanah yang tergerus derasnya aliran sungai, sehingga mengancam keselamatan para pelintas.
Menyadari besarnya risiko yang mengintai, Komisi III DPRD Wajo tidak ingin membuang waktu. Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan solusi konkret melalui jalur birokrasi teknis ketimbang sekadar memberikan janji-janji di lapangan.
“Kami memilih langsung berkoordinasi dengan instansi yang berwenang agar penanganannya bisa segera dilaksanakan. Yang terpenting bagi kami adalah solusi nyata, bukan sekadar dokumentasi,” tegas Andi Bayuni Marzuki saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Selasa (26/1/2026).
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang di Makassar pada Senin (26/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Andi Bayuni didampingi oleh anggota Komisi III lainnya, Taqwa Gaffar.
Kedatangan rombongan legislator Wajo ini diterima langsung oleh Kepala Bidang PJTA BBWS Pompengan–Jeneberang, Hayatuddin Tuasikal. Pertemuan tersebut membuahkan titik terang mengenai pembagian kewenangan penanganan jembatan yang berada di wilayah sungai tersebut.
Mengingat titik kerusakan utama berada pada pondasi jembatan yang bersentuhan langsung dengan bantaran sungai, Hayatuddin memastikan bahwa hal tersebut masuk dalam ruang lingkup tanggung jawab BBWS Pompengan–Jeneberang, khususnya dalam aspek pengendalian daya rusak air.
“Mengingat kerusakan terjadi pada pondasi jembatan yang berada di tepi sungai, maka hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami di BBWS Pompengan–Jeneberang,” kata Hayatuddin. Sebagai tindak lanjut, pihak BBWS berjanji akan segera menerjunkan tim teknis ke lokasi untuk melakukan survei mendalam guna menentukan langkah perbaikan permanen.
Namun, penanganan jembatan gantung Tempe ini tidak berhenti di satu pintu. Komisi III DPRD Wajo menyadari bahwa jembatan adalah objek multi-sektoral. Oleh karena itu, mereka juga menjadwalkan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulawesi Selatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
Strategi yang diterapkan oleh Komisi III DPRD Wajo terbilang cukup komprehensif. Selain menempuh jalur administratif ke Balai di tingkat provinsi, mereka juga berencana melakukan lobi politik di tingkat nasional melalui komunikasi dengan tokoh Sulawesi Selatan di DPR RI.
“Kami akan mengusulkan penanganan pekerjaan jembatannya ke BPJN. Kami juga berencana menemui Bapak Andi Iwan Aras (Wakil Ketua Komisi V DPR RI) untuk mendapatkan penguatan dan dukungan langsung di tingkat Kementerian PUPR,” jelas Taqwa Gaffar.
Menurut Taqwa, dukungan dari pusat sangat dibutuhkan agar alokasi anggaran perbaikan bisa segera dicairkan mengingat sifatnya yang mendesak. Ia juga menekankan bahwa peran mereka sebagai wakil rakyat adalah bekerja di belakang layar untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi melalui infrastruktur yang aman.
Kerusakan jembatan gantung ini jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya akan menghambat mobilitas harian warga, tetapi juga berpotensi melumpuhkan kegiatan ekonomi lokal di Siengkang dan Wiringpalenae. Banyak pedagang dan petani yang menggantungkan distribusinya melalui jalur singkat ini.
Menutup keterangannya, Taqwa Gaffar memberikan pesan menohok mengenai integritas kerja anggota legislatif. Menurutnya, kerja nyata seorang wakil rakyat diuji dari bagaimana mereka mengurai benang merah masalah di ruang koordinasi hingga menghasilkan eksekusi di lapangan.
“Kami bekerja di lapangan dan di ruang koordinasi, bukan sekadar di dunia maya,” pungkas Taqwa.
Dengan adanya komitmen dari BBWS untuk segera meninjau lokasi dan rencana penguatan ke BPJN serta Kementerian PUPR, warga Kecamatan Tempe kini memiliki harapan baru bahwa jembatan gantung kebanggaan mereka akan segera kembali kokoh dan aman untuk dilalui.
