Kepuasan Kinerja Prabowo Turun ke 49,5 Persen, John Sitorus: Pasar Tak Bisa Dibohongi!

Wamanews.id, 29 Juli 2026 – Rilis hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang diskusi hangat di ruang publik. Pegiat media sosial John Sitorus turut memberikan sorotan tajam terkait anjloknya persentase kepuasan publik yang kini berada di bawah angka 50 persen.

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang melibatkan 4.250 responden pada rentang waktu 14–24 Juli 2026, tingkat kepuasan (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat berada di angka 49,5 persen.

Sebaliknya, sebanyak 48,8 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, sementara 1,6 persen sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Rabu (29/7/2026), John Sitorus menggarisbawahi adanya penurunan signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu yang mencapai kisaran 58 persen.

“Hanya 49,5% yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Bahkan, dari pemilihnya sendiri yang berjumlah 58 persen, sebanyak 8,5 persen menyatakan TIDAK PUAS (kecewa),” tulis John Sitorus.

John Sitorus menilai munculnya arus kekecewaan publik tersebut dipicu oleh sejumlah faktor fundamental. Salah satu yang paling menonjol adalah lemahnya tata kelola komunikasi publik dari jajaran kementerian dan lembaga pemerintah.

“Gimana nggak kecewa? Komunikasi AMBURADUL dari Presiden, Wakil Presiden, Bakom, dan semua menteri. Tidak ada yang bisa menutupi buruknya komunikasi pemerintah,” ujarnya tegas.

Selain masalah komunikasi, John juga menyoroti pelaksanaan program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai diwarnai isu korupsi dan masalah higienitas, serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilainya berpotensi menghadapi kendala teknis penempatan lokasi yang tidak strategis.

Ia juga menyayangkan pola laporan jajaran birokrasi kepada Presiden yang terkesan selalu mengeklaim kondisi baik-baik saja, padahal realitas di lapangan menunjukkan masyarakat sedang mengeluhkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Tabel: Tren Tingkat Kepuasan Publik & Indikator Survei Indikator (Desember 2025 – Juli 2026)

Dalam analisisnya, John Sitorus menekankan bahwa narasi keberhasilan pembangunan tidak akan bisa memanipulasi persepsi pasar keuangan dan riil. Ia menunjuk pergerakan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di kisaran 5.900–6.000 sebagai cerminan objektif dari kondisi ekonomi nasional.

“Tapi mereka lupa satu hal, pasar tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Nilai rupiah yang sudah nyaman di angka Rp18.000 per dolar AS dan IHSG yang berada di kisaran 5.900–6.000 adalah indikator yang tak bisa DIBOHONGI oleh siapa pun,” paparnya.

Secara terpisah, data survei Indikator Politik Indonesia juga memotret persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional terkini. Sebanyak 40 persen responden menganggap kondisi ekonomi berada di kategori sedang, sementara 39,6 persen menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, dan hanya 19,3 persenyang menilai kondisi ekonomi dalam keadaan baik.

Penurunan angka kepuasan hingga 18 poin persentase sejak April 2026 ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi substantif bagi jajaran Kabinet Merah Putih dalam membenahi komunikasi publik, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta mengawal efektivitas program-program strategis nasional.