Instruksi Megawati Kepada Kepala Daerah PDIP, Tunda Hadiri Retret di Magelang
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kepala daerah yang diusung partainya agar tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini semula dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Dilansir dari tempo.co, instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025, dan langsung ditandatangani oleh Megawati. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Harun Masiku.
“Mencermati dinamika politik nasional hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Isi Instruksi Megawati Dalam surat yang beredar, Megawati memberikan tiga poin arahan kepada kepala daerah dari PDIP:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025.
- Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan keberadaan surat instruksi tersebut. Namun, ia enggan memberikan keterangan tambahan terkait alasan keputusan tersebut. “Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa,” ujar Guntur saat dikonfirmasi pada Kamis kemarin.
Guntur juga mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Kamis malam. “Saya tidak tahu dan tidak ikut dalam pertemuan tersebut,” katanya.
Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena bertepatan dengan penahanan Hasto Kristiyanto. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati atau petinggi PDIP lainnya terkait latar belakang instruksi tersebut.
