Gubernur Sulsel Pastikan Bantuan Keuangan Tetap Prioritas, Dukung Pembangunan Daerah
Wamanews.id, 8 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara tegas mempertahankan kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota.
Kebijakan ini merupakan strategi penting untuk mendukung daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Bantuan keuangan ini, yang secara historis seringkali diberikan pada momen-momen penting seperti hari jadi daerah, telah menjadi tulang punggung bagi banyak pemerintah daerah.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total bantuan keuangan yang telah disalurkan Pemprov Sulsel mencapai Rp 336.620.699.941. Dana jumbo ini didistribusikan ke berbagai sektor vital di Sulsel, meliputi pembangunan infrastruktur, subsidi transportasi, inisiatif peningkatan kualitas lingkungan, hingga dukungan untuk sektor pendidikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan secara mendalam mengenai esensi dari bantuan keuangan daerah ini. Setiawan meyakinkan bahwa bantuan keuangan akan selalu ada dalam kebijakan Pemprov.
“Bantuan keuangan itu, urgensinya adalah satu, memastikan menguatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas. Jadi ini salah satu instrumen sebenarnya supaya daerah-daerah yang rendah kapasitas fiskalnya itu, sementara mereka punya program juga barangkali perlu dibiayai, maka itu diberikan,” papar Setiawan Aswad.
Penjelasan ini menekankan bahwa bantuan tersebut adalah alat strategis untuk memastikan bahwa daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran tetap dapat membiayai program-program penting yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Setiawan juga menyoroti bahwa pemberian bantuan keuangan ini tidak hanya sekadar suntikan dana, melainkan juga dalam kerangka menunjang keberhasilan program-program yang menjadi prioritas Pemprov Sulsel di tingkat daerah. Ini menunjukkan adanya integrasi antara visi pembangunan provinsi dengan implementasi di tingkat lokal.
Meskipun komitmen untuk melanjutkan bantuan keuangan sangat kuat, Setiawan Aswad belum dapat mengonfirmasi angka pasti alokasi anggaran untuk tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan fiskal Pemprov Sulsel itu sendiri.
“Jadi memang kalau bantuan keuangan itu, saya kira urgensinya ada setiap tahun. Tinggal persoalannya seberapa besar itu (bantuan keuangan). Nah disesuaikan nanti dengan kondisi fiskal kita,” jelasnya. Hal ini berarti bahwa Pemprov akan bersikap realistis dalam mengalokasikan anggaran.
“Otomatis kalau misalnya agak lemah kita punya kondisi fiskal, mungkin bantuan keuangannya juga akan tidak sebesar yang sebelumnya. Seperti itu,” tambah Setiawan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap proporsional dengan kemampuan finansial provinsi.
Dengan adanya jaminan keberlanjutan bantuan keuangan ini, Pemprov Sulsel berharap dapat terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Sulawesi Selatan, sembari tetap menjaga disiplin anggaran.
