Anggaran Bencana 2026 Anjlok Jadi Rp491 Miliar, Setara Sehari Operasional MBG 

Wamanews.id, 7 September 2026 – Alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 menjadi sorotan tajam publik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat hanya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp491 miliar untuk pelaksanaan program sepanjang tahun tersebut.

Besaran angka ini dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia serta besarnya potensi bencana alam yang kerap melanda berbagai daerah. Jika dikonversikan dengan alokasi anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran penanganan bencana nasional tersebut bahkan hanya setara dengan biaya operasional MBG selama 1 hari, 4 jam, 16 menit, dan 22,71 detik.

Penurunan drastis ini menjadikan pagu anggaran BNPB pada tahun 2026 sebagai salah satu yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, di tengah ancaman bencana hidrometeorologi maupun geologis yang terus membayangi wilayah Tanah Air.

Pangkasan anggaran bencana yang terbilang ekstrem ini memicu gelombang kritik dari kalangan masyarakat sipil dan pengamat sosial. Pegiat media sosial, Ferry Koto, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka melalui unggahan di media sosial X pada Senin (7/9/2026).

Ferry menilai bahwa penurunan alokasi dana penanggulangan bencana memperlihatkan pergeseran prioritas pemerintah yang terkesan mengabaikan aspek keselamatan warga dari ancaman bencana alam. Ia membandingkan prioritas tersebut dengan porsi anggaran besar yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Seakan penanganan bencana tak jadi perhatian pemerintah, tak lebih penting dari MBG yang acap kejadian keracunan anak-anak sekolah,” ujar Ferry dalam keterangannya.

Lebih jauh, Ferry juga mengritik respons kepemimpinan nasional dalam menangani situasi darurat di daerah. Salah satu contoh yang disorotnya adalah respons terhadap bencana erupsi Gunung Anak Krakatau yang membawa dampak ke sejumlah provinsi. Menurutnya, langkah tanggap darurat seharusnya ditunjukkan secara langsung dan tak cukup sekadar lewat penyampaian pernyataan tertulis di media sosial.

Alokasi pagu sebesar Rp491 miliar pada tahun 2026 menandai penurunan tajam bila disandingkan dengan rekam jejak anggaran BNPB pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data historis alokasi dan realisasi anggaran bencana, pemerintah sebelumnya konsisten mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk memperkuat kapasitas mitigasi serta penanganan darurat di lapangan.

Berikut adalah rekam jejak pagu dan realisasi anggaran BNPB dari tahun ke tahun:

• 2011: Pagu Rp0,13 triliun | Alokasi/Realisasi Rp1,23 triliun
• 2012: Pagu Rp1,13 triliun | Alokasi/Realisasi Rp1,34 triliun
• 2013: Pagu Rp1,35 triliun | Alokasi/Realisasi Rp2,97 triliun
• 2014: Pagu Rp2,39 triliun | Alokasi/Realisasi Rp2,67 triliun
• 2015: Pagu Rp1,71 triliun | Alokasi/Realisasi Rp3,40 triliun
• 2016: Pagu Rp1,19 triliun | Alokasi/Realisasi Rp2,86 triliun
• 2017: Pagu Rp1,89 triliun | Alokasi/Realisasi Rp2,64 triliun
• 2018: Pagu Rp0,79 triliun | Alokasi/Realisasi Rp7,11 triliun
• 2019: Pagu Rp0,65 triliun | Alokasi/Realisasi Rp8,08 triliun
• 2020: Pagu Rp0,70 triliun | Alokasi/Realisasi Rp11,78 triliun (puncak masa pandemi COVID-19)
• 2021: Pagu Rp0,83 triliun | Alokasi/Realisasi Rp7,14 triliun
• 2022: Pagu Rp1,13 triliun | Alokasi/Realisasi Rp5,05 triliun
• 2023: Pagu Rp1,04 triliun | Alokasi/Realisasi Rp5,44 triliun
• 2024: Pagu Rp0,96 triliun | Alokasi/Realisasi Rp4,92 triliun
• 2025: Pagu Rp4,49 triliun | Alokasi/Realisasi Rp4,47 triliun (atau sekitar Rp2,01 triliun dalam catatan lain)
• 2026: Pagu Rp491 miliar (menjadi salah satu yang terendah setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran)
• 2027: Direncanakan sekitar Rp1 triliun dalam RAPBN.

Pemangkasan alokasi dana pada 2026 ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai efektivitas respons cepat, bantuan darurat, serta program pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak di berbagai daerah di Indonesia.