Akses Luwu-Toraja-Palopo Makin Mulus, Pemprov Sulsel Kucurkan Rp278 Miliar untuk Jalan Strategis 

Wamanews.id, 9 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memacu pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Memasuki awal tahun 2026, Pemprov Sulsel secara resmi mengumumkan proyek besar bertajuk Penanganan Preservasi Jalan Paket 6, yang menargetkan peningkatan kemantapan jalan di koridor-koridor strategis provinsi.

Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), pengumuman prakualifikasi tender untuk proyek raksasa ini telah ditayangkan sejak 7 Januari 2026 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proyek ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyek preservasi jalan ini tidak main-main dari sisi anggaran. Pemprov Sulsel telah mengalokasikan nilai pagu sebesar Rp278.632.760.143 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah lebih). Mengingat besarnya cakupan pekerjaan, proyek ini masuk dalam Program Multi-Year Project (MYP) 2025-2027.

Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC). Dengan total panjang jalan yang akan ditangani mencapai 157,49 kilometer yang tersebar di 20 titik lokasi, proyek ini diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi mobilitas warga Sulawesi Selatan.

Kabid Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan, menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam proyek ini adalah lumpsumdengan pendekatan rancang bangun (design and build). Artinya, kontraktor pemenang nantinya bertanggung jawab mulai dari tahapan perencanaan (penyusunan DED), pelaksanaan konstruksi fisik, hingga masa pemeliharaan pascakonstruksi.

“Preservasi jalan paket 6 merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kemantapan jalan provinsi secara merata di seluruh wilayah, agar tetap berfungsi optimal sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujar Irawan dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Salah satu fokus utama dari Paket 6 ini adalah wilayah utara Sulawesi Selatan yang memiliki medan menantang namun sangat strategis bagi pariwisata dan distribusi logistik. Wilayah Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Kota Palopo mendapatkan porsi penanganan yang cukup besar.

Beberapa ruas penting yang masuk dalam daftar preservasi antara lain:

• Batas Kabupaten Toraja Utara – Pantilang – Bua (Kab. Luwu).
• Ruas Tedong Bonga – Buntao hingga batas Kabupaten Luwu.
• Jalur Pantilang – Bonglo hingga batas Kota Palopo.
• Akses penunjang di sekitar Rantepao, Pangala, dan Baruppu hingga perbatasan Provinsi Sulawesi Barat.
• Jalur strategis menuju Bandara Pongtiku di Tana Toraja.

Penanganan di wilayah ini sangat krusial mengingat jalur Pantilang-Bua merupakan akses alternatif tercepat yang menghubungkan wilayah pegunungan Toraja dengan dataran rendah di Luwu dan pesisir Palopo.

Selain wilayah utara, Pemprov Sulsel juga memberikan perhatian pada wilayah selatan dan kawasan metropolitan Makassar. Di wilayah selatan, preservasi jalan akan menyasar Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Pinrang. Ruas-ruas seperti koridor Boro – Loka serta Sinoa – Bantaeng dipastikan akan mendapatkan perbaikan guna memperlancar arus barang dari kawasan agraris ke perkotaan.

Sementara itu, untuk kawasan Metropolitan Makassar (Mamminasata), proyek ini mencakup:

• Ruas Parang Loe – Tamalanrea Raya hingga perbatasan Kabupaten Maros.
• Batas Kota Makassar – Pamanjengan – Benteng Gajah.
• Jalan-jalan utama di pusat Kota Makassar, seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Ratulangi.

Perbaikan di ruas-ruas perkotaan ini bertujuan untuk menjaga wibawa wajah ibu kota provinsi sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama yang selama ini memiliki tingkat volume kendaraan sangat tinggi.

Lingkup kegiatan dalam Paket 6 ini bersifat komprehensif. Selain rekonstruksi jalan yang rusak berat, pekerjaan juga diarahkan pada pemeliharaan berkala untuk menjaga fungsi layanan jalan agar tetap optimal dalam jangka panjang. Penggunaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga diwajibkan sebagai standar tinggi dalam pelaksanaan fisik di lapangan.

Melalui investasi infrastruktur yang masif ini, pemerintah menargetkan penguatan aksesibilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta peningkatan daya tarik investasi di Sulawesi Selatan. Jalan yang mantap diharapkan mampu menekan biaya logistik dan memacu pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian dan pariwisata.

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar proses tender berjalan lancar dan pengerjaan fisik dapat segera dimulai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh warga Sulawesi Selatan.