Minyak Tembus USD 100! Menkeu Purbaya Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Bakal Dipangkas
Wamanews.id, 10 Maret 2026 – Lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus angka psikologis USD 100 per barel mulai membayangi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Meski tekanan fiskal kian nyata, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan bahwa program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan sesuai rencana tanpa adanya pemangkasan anggaran inti.
Kenaikan harga minyak jenis Brent Crude Oil yang melampaui USD 100 ini tergolong sangat tajam, mengingat asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 hanya dipatok sebesar USD 70 per barel. Artinya, ada selisih lebar yang berpotensi membengkakkan subsidi energi, namun Menkeu menegaskan posisi pemerintah tetap kokoh dalam mengawal program gizi nasional.
Purbaya menekankan bahwa strategi yang diambil pemerintah bukanlah memotong porsi makanan untuk masyarakat, melainkan melakukan efisiensi ketat pada belanja yang dinilai tidak produktif atau tidak bersentuhan langsung dengan sasaran utama program.
“MBG nggak akan dipotong, kecuali yang nggak produktif. Kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien,” tegas Purbaya kepada media di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Menkeu menyoroti beberapa pos belanja pendukung yang kini sedang ditinjau ulang. Salah satu contoh konkretnya adalah rencana pengadaan kendaraan operasional seperti sepeda motor bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurutnya, di tengah situasi harga energi yang tidak menentu, anggaran harus difokuskan pada kualitas nutrisi yang sampai ke piring masyarakat, bukan pada fasilitas pendukung yang bisa ditunda.
“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” tambahnya.
Kondisi pasar energi saat ini merupakan yang terburuk sejak pertengahan 2022. Ketidakstabilan di kawasan Selat Hormuz serta kebijakan pemangkasan produksi oleh negara-negara seperti Kuwait dan Irak telah menekan suplai minyak global. Kenaikan harga Brent yang mencapai lebih dari 40% sejak awal tahun ini memberikan tekanan ganda: beban subsidi BBM meningkat dan kebutuhan belanja program prioritas tetap tinggi.
Situasi ini turut memicu perhatian dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s. Pemerintah dituntut untuk tetap menjaga defisit fiskal agar tidak melampaui batas aman, sembari tetap menjalankan janji-janji politiknya.
Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemerintah memang harus segera melakukan manuver realokasi anggaran. Menurut Bhima, memangkas belanja operasional atau meredistribusi dana dari program lain jauh lebih bijak daripada mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Realokasi belanja adalah jalan tengah yang lebih aman secara politik dan ekonomi dibanding opsi kenaikan harga BBM,” ungkap Bhima. Ia menyarankan agar pemerintah meninjau kembali program-program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih hingga proyek food estate untuk menutup celah defisit akibat lonjakan harga minyak.
Meski ada dorongan dari pengamat untuk meninjau ulang skala program MBG, Menkeu Purbaya tetap pada pendiriannya bahwa program tersebut adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang tidak boleh dikompromikan. Pemerintah berjanji akan terus melakukan pemantauan realisasi belanja secara berkala agar setiap rupiah yang keluar benar-benar tepat sasaran.
