Mentan Umumkan Pencapaian Bersejarah: Stok Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton

Wamanews.id, 1 Juni – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) kini telah mencapai angka 4 juta ton.
Hasil ini merupakan pencapaian tertinggi sejak Perum Bulog didirikan pada 1969. Ia mengatakan rekor baru tersebut terjadi berkat kebijakan dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi di sektor pertanian.
“Alhamdulillah, hari ini sejarah baru ditorehkan. Untuk pertama kalinya sejak Bulog berdiri pada tahun 1969, cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton. Capaian ini tak lepas dari perhatian dan arahan luar biasa Presiden Prabowo yang secara konsisten mendorong terobosan di sektor pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis dari Tim Media Prabowo Subianto, Sabtu (31/5/2025).
Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari kebijakan nyata yang berpihak kepada petani.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, strategi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan memperkuat penyerapan beras lokal disebut berhasil menjaga kestabilan pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.
“Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan,” ujar Amran.
Amran turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam capaian ini, mulai dari petani, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, kepala daerah, penyuluh, pelaku usaha penggilingan, akademisi, hingga media.
“Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan dan kemakmuran bangsa,” tegasnya.
Sebagai informasi, total cadangan beras nasional yang dikelola Bulog per Kamis (29/5/2025) tercatat sebesar 4.001.059 ton, dengan penyerapan beras lokal mencapai 2.407.257 ton.
Dengan data ini, pemerintah mengklaim bahwa Indonesia kini berada pada jalur yang kuat dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang.
Kebijakan pertanian yang digagas Prabowo dinilai mulai menunjukkan hasil, baik dalam memperkuat cadangan nasional maupun memulihkan kepercayaan petani terhadap negara.







