Miris! 2.670 Warga Wajo Terjebak Kemiskinan Ekstrem, Ekonomi Daerah Jadi Terendah di Sulsel
Wamanews.id, 12 Mei 2025 – Kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tengah menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data terbaru dari Bappelitbangda Kabupaten Wajo, tercatat sebanyak 2.670 orang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Fakta ini mempertegas bahwa persoalan kemiskinan di Wajo semakin mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.
“Data ini kami peroleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A),” ujar Kepala Bappelitbangda Wajo, Andi Pallawarukka, dikutip dari Tribun-Timur.com, Jumat (9/5/2025).
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Wajo per bulan hanya sebesar Rp1.391.418. Jumlah ini terbagi dalam dua kategori, yaitu pengeluaran untuk makanan sebesar Rp663 ribu dan non-makanan sebesar Rp728 ribu. Kondisi tersebut menandakan masih rendahnya daya beli masyarakat Wajo.
Ironisnya, ketika melihat data pertumbuhan ekonomi, dalam kurun waktu lima tahun terakhiг (2019-2023), Kabupaten Wajo dinobatkan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Sulawesi Selatan.
Pada tahun 2022, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan hanya 2,38 persen, bahkan anjlok ke 1,43 persen pada tahun 2023. Untuk perbandingan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 4,51 persen, sementara nasional berada di angka 5,05 persen.
Selisih yang sangat besar ini menjadi sinyal kuat bahwa Wajo menghadapi tantangan struktural dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.Tak hanya itu, laporan dari Satgas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Wajo tahun 2023 mencapai 8.450 jiwa, atau setara dengan 2,07 persen dari total populasi.
Angka ini terus meningkat sejak tahun 2021 hingga 2023 dan memperlihatkan belum adanya perbaikan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang salah dalam sistem pembangunan di Wajo? Apakah minimnya investasi, lemahnya sektor produktif, atau kurangnya pemberdayaan masyarakat menjadi penyebab utamanya?
Menurut para pengamat ekonomi daerah, rendahnya kontribusi sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, belum optimalnya program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial dan pelatihan kerja, juga dinilai kurang menyentuh akar masalah.
Kondisi kemiskinan ekstrem bukan hanya soal pendapatan rendah, melainkan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan pekerjaan.
Ketika masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi yang luar biasa, potensi untuk berkembang menjadi sangat kecil. Ini juga berdampak pada generasi muda yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperbaiki taraf hidupnya.
Pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah-langkah korektif, mulai dari menyusun ulang strategi pembangunan ekonomi, menggencarkan program bantuan langsung yang tepat sasaran, hingga mengundang investasi untuk membuka lapangan kerja.
Tak kalah penting, peran serta masyarakat dan kolaborasi dengan sektor swasta juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis ini. Situasi di Wajo adalah potret nyata bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi PR besar Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah pusat pun diharapkan turun tangan lebih intensif agar daerah-daerah seperti Wajo tidak terus tertinggal.
Jika tidak ada perubahan signifikan, bukan tidak mungkin angka kemiskinan ekstrem akan terus naik dan memperparah kondisi sosial ekonomi daerah tersebut. Karena pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar statistik ini tentang kehidupan, martabat, dan masa depan ribuan orang.
