Rehabilitasi Gedung DPRD, Kementerian PU Pastikan Tidak Ada Duplikasi Anggaran
Wamanews.id, 17 September 2025 – Pasca-insiden pembakaran gedung DPRD, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk merehabilitasi fasilitas vital tersebut. Dalam upaya memastikan proses perbaikan berjalan efisien dan akuntabel, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengambil langkah proaktif.
Melalui Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, Kementerian PU menekankan bahwa pihaknya akan mengawal ketat penggunaan dana untuk mencegah duplikasi anggaran.
Dewi Chomistriana menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa gedung utama yang mengalami kerusakan akibat kebakaran itu terdaftar dalam asuransi dan pemerintah provinsi dapat mengajukan klaim.
Meskipun besaran nilai klaimnya belum diketahui, Dewi menegaskan bahwa jumlahnya kemungkinan tidak akan sebesar total biaya perbaikan yang dibutuhkan. “Tentunya tidak sebesar dari kebutuhan ya. Pasti lebih rendah,” ujarnya pada Selasa (16/9/2025).
Yang menjadi perhatian utama Kementerian PU adalah bagaimana dana klaim asuransi tersebut akan digunakan oleh pemerintah provinsi. Dewi Chomistriana meminta agar pemerintah provinsi memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait peruntukan dana tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih anggaran dengan dana yang mungkin akan dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Sebagai contoh, Dewi menjelaskan, jika dana klaim asuransi dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk membeli kembali furnitur dan perlengkapan di gedung utama, maka Kementerian PU tidak akan mengalokasikan anggaran untuk pos yang sama. “Jadi dari yang diajukan ke asuransi, klaim yang diajukan ke asuransi, ini kami perlu informasi dari pemerintah provinsi akan dimanfaatkan untuk apa,” tambahnya. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk mengelola dana publik secara cermat, transparan, dan terkoordinasi.
Sikap proaktif Kementerian PU ini sangat krusial, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan gedung. Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah mengajukan usulan anggaran perbaikan sebesar Rp233 miliar kepada pemerintah pusat.
Dengan adanya sumber pendanaan lain dari asuransi, sinkronisasi anggaran menjadi sangat vital. Tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang diterima benar-benar digunakan untuk pos yang tidak terdanai oleh sumber lain.
Komitmen untuk menjaga transparansi ini juga sejalan dengan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas pemerintah. Perbaikan gedung DPRD, yang merupakan simbol demokrasi, akan menjadi perhatian luas. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian PU ini menjadi sinyal positif bahwa proses rehabilitasi akan dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
