Tegaskan HPP Gabah Rp6.500, Prabowo Akan Tindak Yang Merugikan Petani
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pemerintah dalam melindungi petani dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
“Pemerintah sudah menetapkan harga gabah kering panen dari petani sebesar Rp6.500. Jangan sampai petani dirugikan dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya paham betul cara-cara yang kerap membuat rakyat kecil dikorbankan,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Presiden juga mengingatkan para pengusaha penggilingan padi agar mematuhi kebijakan ini. Ia menyoroti indikasi adanya pihak-pihak yang mencoba memainkan harga gabah, yang dapat merugikan petani dan menghambat upaya swasembada pangan.
“Saya mengimbau semua pihak, termasuk penggilingan padi di daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tetapi masih ada yang berani bermain-main dengan kebijakan pemerintah. Siapapun yang melanggar, tidak peduli seberapa besar usahanya, saya akan tindak,” tegasnya.
Prabowo menilai bahwa upaya menekan harga gabah saat produksi berlimpah adalah ancaman bagi kedaulatan pangan nasional.
“Setiap kali produksi meningkat, ada pihak yang ingin menekan harga turun. Kita harus menjaga swasembada pangan. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang ketahanan pangan bangsa,” lanjutnya.
Pemerintah, menurut Prabowo, akan mengambil langkah tegas terhadap praktik yang merugikan petani. Upaya ini dilakukan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak dan menjaga stabilitas harga pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa kebijakan HPP ini bertujuan memberikan perlindungan bagi petani. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian, termasuk penyediaan pupuk dan perbaikan irigasi, telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan produksi beras.
“Dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap petani, mulai dari penyediaan pupuk, perbaikan sistem irigasi, hingga penetapan HPP gabah yang berpihak pada petani, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Mentan Amran.
Diharapkan kebijakan ini menciptakan keseimbangan dalam rantai pasok pangan, sehingga petani, pelaku usaha, dan konsumen sama-sama mendapatkan manfaat yang adil.
