Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Berlaku Penuh, Apakah Iuran Naik?

Wamanews.id, 13 Agustus 2026 – Pemerintah secara resmi mulai memberlakukan penyesuaian mendasar pada sistem pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit Indonesia. Pembagian jenjang Kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku dihapus secara bertahap dan digantikan oleh sistem tunggal bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan diberlakukannya sistem KRIS, seluruh peserta jaminan kesehatan tidak lagi dibeda-bedakan berdasarkan tingkatan kelas rawat inap, melainkan mendapatkan standar fasilitas dan pelayanan medis yang seragam serta setara.

Langkah ini diambil pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kualitas layanan antarpeserta sekaligus memastikan prinsip keadilan sosial dalam layanan kesehatan nasional.

Meskipun pembagian kelas rawat inap resmi dihapus, perubahan sistem ini tidak serta-merta diikuti oleh kenaikan tarif iuran bulanan. Hingga Agustus 2026, skema pembayaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan lama yang diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022.

Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan besaran iuran baru yang khusus dialokasikan untuk skema KRIS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penerapan KRIS dirancang agar tidak memberatkan finansial masyarakat. Struktur pembiayaan telah dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli dan kemampuan ekonomi peserta.

“Penerapan KRIS diperkirakan tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap besaran iuran peserta. Skema ini dirancang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Pemerintah juga memberikan masa transisi bagi fasilitas kesehatan dan rumah sakit di berbagai daerah guna menata ulang infrastruktur kamar inap agar sesuai dengan 12 kriteria standar KRIS yang ditetapkan.

Tabel: Komparasi Sistem BPJS Kesehatan Lama vs Sistem KRIS 2026

Selain perombakan kelas rawat inap, pemerintah merilis penyesuaian aturan terkait mekanisme penunggakan iuran yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Pemerintah resmi menghapus denda keterlambatan pembayaran iuran dalam kondisi-kondisi tertentu.

Dengan aturan baru ini, peserta yang mengalami keterlambatan bayar tidak akan langsung dijatuhi denda secara otomatis hanya karena faktor keterlambatan tersebut.

Namun, terdapat pengecualian penting yang wajib diketahui masyarakat: denda pelayanan masih tetap berlaku apabila peserta yang baru mengaktifkan kembali kepesertaannya (setelah melunasi tunggakan) mengakses layanan rawat inap dalam kurun waktu 45 harisejak status kepesertaan aktif kembali.

Aturan khusus 45 hari ini diterbitkan demi menjaga ketertiban administrasi serta mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas jaminan kesehatan.

Penerapan KRIS secara menyeluruh membawa perubahan langsung pada pengalaman berobat masyarakat. Ke depan, peserta tidak lagi dapat memilih kelas perawatan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan.

Seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan diwajibkan menyediakan ruang perawatan yang mengacu pada tolok ukur kelayakan KRIS, seperti pembatasan maksimal tempat tidur dalam satu kamar, pencahayaan, tirai pemisah, hingga fasilitas sanitasi.

Mengingat aturan mengenai penyesuaian iuran baru masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah, masyarakat diimbau untuk tetap rutin membayar iuran tepat waktu dan memastikan status kepesertaannya selalu aktif guna mendapatkan penanganan medis secara maksimal tanpa hambatan administrasi.