Luwu Raya Memanas: Aksi Tutup Jalan Ancam Kelangsungan Proyek Strategis Rp1,2 Triliun

Wamanews.id, 11 Februari 2026 – Ketegangan sosial yang berujung pada aksi penutupan akses jalan di kawasan Luwu Raya kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan gangguan lalu lintas semata. Dampak bola salju dari aksi tersebut kini mulai merambah ke sektor yang lebih fatal, yakni keberlanjutan pembangunan infrastruktur skala masif. 

Sejumlah pengamat kebijakan publik memperingatkan bahwa stabilitas wilayah yang goyah dapat menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat maupun provinsi untuk menarik dukungan anggaran.

Sorotan utama tertuju pada proyek infrastruktur strategis senilai Rp1,2 triliun yang saat ini sedang dikerjakan dengan skema tahun jamak atau multiyears. Jika gangguan aktivitas masyarakat dan jalur distribusi logistik terus berulang, proyek ambisius ini terancam bakal dievaluasi ulang, bahkan berpotensi dialihkan ke wilayah lain.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi menilai bahwa keberhasilan proyek berskala besar sangat bergantung pada kondisi keamanan di lapangan. Menurutnya, pemerintah memiliki parameter ketat dalam mengucurkan dana, di mana kepastian pelaksanaan menjadi indikator kunci.

“Proyek multiyears sangat bergantung pada kepastian pelaksanaan di lapangan. Jika situasi keamanan dan kelancaran aktivitas terganggu secara berulang, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan evaluasi bahkan pengalihan proyek ke wilayah lain yang dinilai lebih kondusif,” ujar Rizal saat diwawancarai pada Rabu (11/2/2026).

Rizal menambahkan bahwa dana sebesar Rp1,2 triliun tersebut bukan hanya sekadar angka untuk pembangunan fisik jalan atau jembatan, melainkan sebuah bentuk “kontrak kepercayaan” antara pemerintah dan daerah. Aksi tutup jalan yang berkepanjangan dapat merusak citra Luwu Raya di mata investor dan pengambil kebijakan pusat.

Luwu Raya merupakan jalur urat nadi penghubung utama di Sulawesi Selatan. Gangguan pada akses jalan ini memiliki efek domino yang sangat cepat terhadap perekonomian lokal. Jalur ini menjadi rute vital bagi distribusi kebutuhan pokok, hasil bumi, hingga material industri.

Aksi penutupan jalan secara paksa merugikan banyak pihak, di antaranya:

• Sektor Distribusi: Keterlambatan logistik memicu kenaikan harga barang di pasar.
• Pelaku Usaha: Ketidakpastian jadwal kirim barang mengganggu arus kas bisnis lokal.
• Petani dan Nelayan: Hasil komoditas yang bersifat cepat busuk terancam gagal jual jika tertahan di jalur pengiriman.

“Ini bukan ancaman, tapi konsekuensi kebijakan. Pemerintah pasti ingin memastikan anggaran besar yang digelontorkan tidak terganggu oleh persoalan non-teknis,” tegas Rizal. Ia mengingatkan bahwa jika persepsi negatif terhadap iklim investasi sudah terbentuk, pemulihannya akan memakan waktu yang sangat lama.

Potensi pengalihan proyek bukan sekadar isapan jempol. Dalam manajemen anggaran negara, efisiensi waktu adalah prioritas. Jika sebuah wilayah dianggap tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi pekerja dan alat berat, maka relokasi anggaran ke daerah yang lebih siap secara sosial sering kali menjadi pilihan logis bagi pemerintah.

Akademisi Unhas tersebut mendorong agar seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi untuk mengedepankan jalur dialog dan cara-cara konstitusional. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara, namun jangan sampai mengorbankan kepentingan pembangunan jangka panjang yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Luwu Raya itu sendiri.

“Pembangunan ini untuk masyarakat Luwu Raya sendiri. Kalau sampai proyek strategis dialihkan, yang rugi tentu daerah dan masyarakat. Kita akan kehilangan momentum emas untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah lama diimpikan,” pungkas Rizal.

Di tengah upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan di seluruh pelosok Sulawesi Selatan, stabilitas wilayah menjadi modal sosial yang tidak ternilai harganya. Kejadian di Luwu Raya ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pembangunan fisik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan harmoni sosial.

Kini bola panas ada di tangan pemangku kepentingan setempat dan tokoh masyarakat untuk segera meredam tensi, agar dana Rp1,2 triliun tersebut tetap mengalir untuk kemajuan Luwu Raya, bukan justru berpindah ke wilayah tetangga.