Heboh! Trump Larang Mahasiswa Asing Masuk Harvard, China Geram
Wamanews.id – Keputusan kontroversial datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan ini langsung menuai kecaman keras dari Pemerintah China, yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “politisasi pertukaran pendidikan”.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, pada Kamis (22/5/2025). Ia menyatakan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) untuk Harvard dilakukan karena universitas itu dinilai telah:
- Mendorong kekerasan
- Anti-Semitisme
- Berkoordinasi dengan Partai Komunis China
China Langsung Bereaksi
Dalam tanggapan resminya yang dikutip dari AFP, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyebut langkah tersebut akan merusak citra dan reputasi internasional AS.
“Pihak China secara konsisten menentang politisasi kerja sama pendidikan,” tegas Mao, Jumat (23/5/2025).
Harvard Melawan, Trump Tak Gentar
Pihak Universitas Harvard menilai keputusan tersebut ilegal dan bermotif balas dendam, karena sebelumnya mereka menolak memberikan data mahasiswa asing yang diminta oleh pemerintah AS.
Kebijakan ini membuat ribuan mahasiswa internasional terancam harus pindah universitas atau kehilangan status hukum di AS. Harvard sendiri memiliki hampir 6.800 mahasiswa internasional pada tahun ajaran 2024-2025, atau sekitar 27 persen dari total populasi mahasiswa.
Mahasiswa China Paling Terdampak
Data universitas menyebut bahwa mahasiswa asal China merupakan kelompok terbesar mahasiswa asing di Harvard, dengan jumlah mencapai 1.016 orang. Disusul oleh mahasiswa dari Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang.
Noem menegaskan bahwa universitas seperti Harvard tidak berhak menganggap penerimaan mahasiswa asing sebagai hal mutlak.
“Ini adalah keistimewaan, bukan hak,” kata Noem. “Universitas telah terlalu lama menikmati dana dari biaya kuliah mahasiswa asing tanpa pertanggungjawaban yang jelas.”
