Heboh! Warga Usir Wisatawan Asing di Raja Ampat Imbas Pencabutan Izin Tambang
Wamanews.id, 13 Juni 2025 — Suasana di kawasan wisata eksotis Pulau Wayag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendadak memanas. Viral di media sosial, sejumlah warga lokal terekam mengusir kapal wisata yang mengangkut wisatawan asing pada Rabu (11/6/2025). Insiden ini diduga kuat berkaitan dengan buntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini menjadi polemik di kawasan pulau-pulau kecil Raja Ampat.
Video pengusiran tersebut ramai dibagikan warganet, memperlihatkan sejumlah warga yang mendekati kapal wisata asing yang tengah bersandar di perairan Pulau Wayag. Dalam video, tampak ketegangan antara warga dan awak kapal, sementara para wisatawan asing terlihat kebingungan dengan situasi yang terjadi.
Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu, membenarkan adanya peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa kapal yang membawa sejumlah wisatawan asing diusir oleh warga saat hendak berlabuh di Wayag.
“Iya, benar bahwa kapal yang mengangkut wisatawan asing tiba di Wayag diusir warga. Kapal tersebut mengangkut sejumlah wisatawan,” ujar Ellen Risamasu, Kamis (12/6/2025).
Meski demikian, Ellen belum merinci secara detail apa motif di balik aksi pengusiran yang dilakukan warga. Namun, ia memastikan pihaknya sedang berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk menenangkan situasi serta mencari solusi terbaik.
Menurut informasi yang beredar, aksi warga ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang baru-baru ini mencabut sejumlah izin usaha tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Pencabutan izin tersebut memang disambut baik oleh sebagian pihak sebagai langkah pelestarian lingkungan, namun di sisi lain memicu gejolak di kalangan masyarakat yang merasa terdampak secara ekonomi.
Selama ini, aktivitas pertambangan di kawasan pulau-pulau kecil Raja Ampat menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan pencabutan izin, sebagian masyarakat mengaku kehilangan mata pencaharian dan merasa belum mendapat solusi alternatif dari pemerintah.
Ketidakpuasan ini kini bermuara pada aksi-aksi protes spontan di beberapa lokasi, salah satunya yang terjadi di Wayag. Pulau yang dikenal sebagai ikon wisata dunia itu kini justru menjadi lokasi unjuk ketegangan antara masyarakat lokal dengan aktivitas pariwisata asing.
Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga bawah laut dunia. Keindahan gugusan karang, pantai eksotis, dan keanekaragaman hayati menjadikannya destinasi favorit wisatawan mancanegara. Namun, insiden pengusiran ini berpotensi merusak citra wisata Raja Ampat di mata dunia.
Beberapa pengamat pariwisata menilai, jika konflik ini tidak segera dikelola dengan bijak, maka dampaknya bisa lebih besar terhadap industri pariwisata setempat. Terlebih, wisatawan asing biasanya sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kenyamanan selama berkunjung.
“Insiden seperti ini bisa membuat wisatawan berpikir dua kali untuk datang. Pemerintah daerah harus cepat ambil langkah agar ketegangan tidak berkepanjangan,” ujar salah satu pengamat pariwisata lokal.
Hingga kini, pemerintah daerah Raja Ampat bersama aparat keamanan terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga agar insiden serupa tidak terulang. Dinas Pariwisata juga berupaya melakukan dialog terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan situasi dan mencari jalan keluar terbaik.
“Kami harap masyarakat bisa menahan diri. Pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk semua pihak, baik warga, pelaku usaha, maupun wisatawan,” imbuh Ellen Risamasu.
Pemerintah pusat pun diharapkan ikut turun tangan dalam merumuskan skema kompensasi atau program alternatif ekonomi bagi warga terdampak, agar mereka tidak merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pencabutan izin tambang.
Kasus pengusiran wisatawan di Wayag ini menjadi gambaran kompleksnya pengelolaan sumber daya alam di daerah wisata yang kaya potensi seperti Raja Ampat. Di satu sisi, pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama demi keberlanjutan. Namun di sisi lain, dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal juga perlu mendapat perhatian serius.
Dengan kejadian ini, Pemkab Raja Ampat dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana menjaga harmoni antara kepentingan pelestarian, kepentingan ekonomi warga, dan kenyamanan wisatawan yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Publik kini menanti langkah nyata pemerintah daerah dan pusat untuk segera meredakan ketegangan serta membangun sistem pengelolaan kawasan wisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
