Efisiensi Anggaran Janggal? Netizen: Negara Sedang Dijadikan Bahan Judi?
Wamanews.id, 23 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan penghematan anggaran sebesar Rp750 triliun. Namun, pengumuman ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritikan dari masyarakat, terutama di media sosial.
Awalnya, Prabowo memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp306,69 triliun. Kemudian, muncul angka baru, yakni US$44 miliar atau sekitar Rp750 triliun. Rencananya, dana ini akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Anggaran untuk program MBG sendiri mencapai Rp71 triliun. Program unggulan Prabowo ini menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Namun, program ini juga menghadapi masalah, seperti belum tersalur merata dan adanya pemotongan anggaran.
Sementara itu, Prabowo juga meluncurkan proyek Danantara yang akan mengelola aset sekitar Rp14.6559 triliun. Ia bahkan mengajak mantan presiden untuk menjadi pengawas lembaga pengelola investasi ini.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa total anggaran untuk retret kepala daerah di Akmil Magelang mencapai Rp13,2 miliar.
Menanggapi berbagai kebijakan ini, publik, khususnya netizen di media sosial, mempertanyakan dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.
“Makan Bergizi Gratis belum merata, sudah dipangkas sebanyak mungkin, malah ingin menjadikan negara tameng Danantara. Benarkah negara sedang dijadikan bahan judi?” tanya seorang netizen di TikTok.
“Wahhh…. Problematik, negara tidak memiliki titik terang penyelesaian, demo tidak didengarkan, korupsi tidak terbendung,” kritik netizen lainnya, menanggapi video demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap.
Berbagai pertanyaan dan kritikan ini menunjukkan bahwa publik merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mereka khawatir bahwa anggaran negara tidak digunakan secara efisien dan transparan.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi publik dan memberikan penjelasan yangTransparan mengenai penggunaan anggaran negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
