Cuti Bersama Kini Tidak Memotong Jatah Cuti Tahunan Pekerja
Wamanews.id, 10 November 2026 – Cuti bersama kini tidak lagi memotong jatah cuti tahunan pekerja. Kepastian itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku sejak akhir Oktober lalu.
Dalam aturan baru tersebut ditegaskan, apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Dengan demikian, cuti bersama dan cuti tahunan kini menjadi dua hak yang terpisah.
Aturan ini menjadi perubahan penting dari kebijakan sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, cuti bersama dapat diperhitungkan sebagai bagian dari jatah cuti tahunan, sehingga jatah cuti pekerja menjadi berkurang.
Selain mengatur cuti bersama, undang-undang yang sama juga mengatur hak cuti tahunan pekerja. Pemberi kerja wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit dua belas hari kerja kepada pekerja yang telah bekerja selama dua belas bulan secara terus-menerus.
Kewajiban tersebut disertai dengan jaminan upah penuh. Pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja, dan selama menjalani cuti tersebut pekerja tetap menerima upah secara penuh.
Ketentuan baru ini menjadi relevan dengan kalender libur tahun depan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri, pemerintah telah menetapkan delapan belas hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk tahun dua ribu dua puluh tujuh.
Dengan aturan baru itu, delapan hari cuti bersama tahun dua ribu dua puluh tujuh tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan dua belas hari milik pekerja. Pekerja tetap memiliki jatah cuti tahunan secara utuh untuk digunakan sesuai kebutuhannya.
Undang-undang ini juga mencabut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang lama serta sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-undang baru ini hadir sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan menyebut aturan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga masa pensiun. Pelindungan itu mencakup hak istirahat, cuti, pengupahan, hingga kesejahteraan pekerja.
Bagi pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti, undang-undang ini juga mengatur sanksi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun atau denda.
Hingga saat ini, aturan pelaksanaan undang-undang tersebut masih menunggu ketentuan teknis lebih lanjut. Pemerintah diberi waktu paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya.
