Bisa Hemat 70 Persen! Prabowo Siapkan Skema Tukar Motor Bensin ke Listrik
Wamanews.id, 14 Agustus 2026 – Pemerintah Republik Indonesia tengah merancang serangkaian formulasi dan skema insentif baru guna mengakselerasi pemanfaatan kendaraan listrik di seluruh pelosok tanah air. Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu terobosan strategis yang tengah dipersiapkan adalah kemudahan pembiayaan melalui pemangkasan bunga cicilan, fasilitas tanpa uang muka (down payment/DP), hingga wacana skema tukar tambah (trade-in) dari motor bensin ke sepeda motor listrik.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung fasilitas pabrik dan produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026).
Presiden menekankan bahwa penguatan ekosistem kendaraan listrik merupakan prioritas utama demi kemandirian energi nasional.
“Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP, jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para awak media dan jajaran pengelola pabrik.
Menyadari masih tingginya populasi sepeda motor konvensional berbasis bahan bakar fosil yang beroperasi di masyarakat, pemerintah berencana menghadirkan skema penukaran yang terjangkau bagi para pemilik kendaraan lama.
Skema ini dirancang agar masyarakat dapat mengalihkan kendaraan bensin mereka menjadi kendaraan listrik tanpa terbebani biaya investasi awal yang besar.
“Kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin. Jadi nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah,” ujar Prabowo.
Selain mempermudah kepemilikan, Prabowo membeberkan kalkulasi penghematan anggaran rumah tangga jika masyarakat beralih ke sepeda motor listrik.
Menurut perhitungan pemerintah, operasional motor listrik mampu memangkas pengeluaran rutin bulanan masyarakat setidaknya 50 persen dibandingkan dengan membeli BBM. Bahkan untuk penggunaan harian dengan intensitas tinggi, nilai efisiensi biayanya diproyeksikan sanggup menyentuh angka 70 persen.
Tabel: Perbandingan Rencana Skema Kemudahan Kendaraan Listrik 2026
| Fasilitas / Skema | Detail Kebijakan & Rencana Pemerintah |
| Uang Muka (DP) | Diupayakan 0% (Tanpa DP) bagi masyarakat penerima manfaat. |
| Bunga Pembiayaan | Dipangkas (Diturunkan) untuk memperkecil nilai angsuran bulanan. |
| Opsi Trade-In | Skema tukar tambah unit motor bensin lama ke motor listrik baru. |
| Estimasi Efisiensi | Menghemat biaya operasional harian masyarakat 50% hingga 70%. |
| Infrastruktur Produksi | Pembangunan pabrik anyar di Subang (Target produksi tahun 2028). |
Sebagai langkah lanjutan penataan ruang perkotaan, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan penerapan skema pajak karbon khusus di kota-kota besar Indonesia.
Presiden mencontohkan kebijakan ketat yang berhasil diterapkan di Kota Beijing, China, di mana kendaraan berbasis bensin dibatasi secara bertahap untuk memasuki wilayah pusat kota guna menekan polusi udara.
Di samping itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha swasta dan investor dalam negeri yang berani mengambil risiko untuk memproduksi kendaraan listrik secara mandiri di tengah kepungan produk impor asal China, Jepang, maupun Korea Selatan.
Inisiatif sektor swasta tersebut dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun kedaulatan industri otomotif masa depan. “Kita tidak boleh tergantung terus dengan impor BBM dari luar,” tegasnya kembali.
Guna menopang ketersediaan unit dan komponen dalam jangka panjang, pemerintah saat ini tengah menyiapkan penguatan ekosistem kendaraan listrik hulu ke hilir. Salah satunya ditandai dengan pembangunan pabrik perakitan kendaraan listrik baru di Subang, Jawa Barat, yang ditargetkan mulai beroperasi dan berproduksi secara masal pada tahun 2028 mendatang.
