BBM Bersubsidi Cepat Ludes di SPBU Wajo, DPRD Segera Panggil Pertamina dan Pengelola

Wamanews.id, 8 Juli 2026 – Masalah distribusi dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali memicu keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Menanggapi kondisi yang kian krusial ini, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo secara resmi menerima kedatangan perwakilan masyarakat yang mengadukan indikasi tidak beresnya pasokan bahan bakar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Aspirasi tersebut disalurkan secara langsung oleh Badan Khusus Pengawasan, Pengamanan, dan Operasional (WASPAMOPS) Lembaga Misi Reclassering Republik Indonesia (LMR RI) Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka di Gedung Parlemen Wajo pada Selasa (7/7/2026) diterima langsung oleh tim penerima aspirasi yang dipimpin oleh Fery Surachmat, serta didampingi dua legislator senior, Ambo Dalle dan Risman Lukman.

Ketua WASPAMOPS LMR RI Kabupaten Wajo, Jumardin, menegaskan bahwa pergerakan ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti jeritan masyarakat kecil. Khususnya para pengguna jalan, petani, dan pelaku usaha yang kerap kehabisan stok BBM jenis Pertalite dan Solar dalam waktu yang tidak wajar di SPBU Bontopenno, Kecamatan Majauleng.

“Kami tidak memiliki tendensi kepentingan pribadi maupun politik. Kami datang murni menyuarakan keluhan masyarakat bawah. Menjadi tanda tanya besar bagi kami semua, mengapa stok Pertalite di SPBU, terutama di SPBU Bontopenno, sering sekali habis dalam waktu yang sangat singkat,” cetus Jumardin di hadapan para anggota dewan.

Jumardin menjelaskan, kelangkaan ini membawa efek domino yang menyengsarakan produktivitas harian pelajar, nelayan tradisional, petani, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan keberadaan para pelangsir eceran selama mereka bergerak sesuai regulasi hukum. Namun, aktivitas pengisian jeriken berskala masif dan berulang-ulang ditengarai menjadi dalang utama yang merampas hak masyarakat umum untuk mendapatkan bahan bakar subsidi.

Tabel: Poin Tuntutan WASPAMOPS LMR RI Terkait Subsidi di Wajo

Mendengar pemaparan komprehensif tersebut, legislator DPRD Wajo dari fraksi Golkar, Ambo Dalle, memberikan apresiasi tinggi atas langkah persuasif yang ditempuh LMR RI. Menurutnya, hak kelompok rentan seperti petani dan pelajar wajib dilindungi dari praktik curang oknum-oknum yang mencari keuntungan berlebih dari barang subsidi negara.

“Kami sangat mengapresiasi cara pandang WASPAMOPS LMR RI yang tidak melarang aktivitas pelangsir kecil, tetapi menekankan bahwa semua harus berjalan sesuai rambu aturan dan tidak boleh mengangkangi hak dasar petani atau masyarakat umum yang lebih berhak,” sebut Ambo Dalle.

Senada dengan hal itu, Risman Lukman memastikan bahwa seluruh berkas tuntutan ini akan segera diproses menjadi agenda prioritas dewan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah hukum formal ini diambil selama duduk perkara yang dilaporkan belum masuk ke dalam tahapan penyidikan aparat penegak hukum.

Menutup jalannya forum aspirasi, Ketua Tim Penerima Aspirasi DPRD Wajo, Fery Surachmat, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengusut tuntas sengkarut energi di Majauleng ini. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan melayangkan surat panggilan resmi kepada pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.

“DPRD Wajo akan segera memanggil pengelola SPBU yang bersangkutan, manajemen PT Pertamina Patra Niaga, Polres Wajo, serta instansi dinas terkait. Tujuannya sangat jelas, agar kita bedah bersama secara terbuka untuk menemukan solusi konkret yang berpihak kepada rakyat kecil, sehingga distribusi energi subsidi ini tepat sasaran dan keresahan di masyarakat bisa diredam,” tegas Fery secara lugas.