Antrean Mengular Terurai, Pemprov Sulsel Minta Pertamina Tambah Kuota BBM
Wamanews.id, 14 September 2026 – Antrean panjang kendaraan yang sempat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Sulawesi Selatan kini dilaporkan mulai berangsur terurai. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan tidak ingin berpuas diri dan resmi mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 30 persen ke pemerintah pusat guna mengantisipasi melonjaknya konsumsi warga.
Langkah taktis tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran serta pengawasan BBM bersubsidi yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur, Kapolda Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Pangdam, Kejati, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, hingga jajaran pengurus Hiswana Migas.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa rapat evaluasi dilakukan untuk meninjau efektivitas penanganan krisis energi dalam lima hari terakhir.
“Pada intinya melaksanakan evaluasi, monitoring terkait kebijakan yang diambil dan juga evaluasi lima hari terakhir terjadi antrean yang panjang kemarin, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai agak terurai,” ujar Andi Sudirman usai pertemuan.
Meskipun kepadatan antrean di SPBU mulai berkurang, Pemprov Sulsel menilai bahwa persoalan pasokan BBM subsidi belum sepenuhnya aman. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan tajam adalah maraknya pergeseran atau migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Andi Sudirman membeberkan bahwa tingginya disparitas harga antara produk BBM nonsubsidi dan subsidi menjadi pemicu utama masyarakat beralih. Pengendara yang sebelumnya rutin membeli BBM nonsubsidi kini ikut mengantre di jalur BBM subsidi, sehingga beban penyaluran di SPBU melonjak drastis.
“Jadi pada intinya adalah sebenarnya ada migrasi ya, karena disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Sehingga memang ada migrasi antrean yang tadinya mungkin biasa hanya beli non-subsidi, kemudian karena disparitas harga kemudian dia beralih pindah ke subsidi, sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya secara rinci.
Gubernur menambahkan, pihak PT Pertamina (Persero) sebenarnya telah menggenjot pasokan BBM secara masif di lapangan. Penyaluran harian yang biasanya berada di angka 700 kiloliter (KL) telah dinaikkan signifikan hingga menyentuh angka 1.300 KL per hari. Namun, karena lonjakan konsumsi akibat migrasi tersebut sangat tinggi, tambahan pasokan yang disiram ke masyarakat masih belum sepenuhnya menutup celah kebutuhan.
Guna menyikapi fenomena migrasi tersebut, Pemprov Sulsel telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk meminta alokasi kuota BBM subsidi tambahan sebesar 30 persen.
“Intinya kita sudah minta, kemarin suratnya sudah ada 30 persen kita minta penambahan, tapi tentu nanti kita menunggu dari pusat berapa yang disetujui,” tegas Andi Sudirman.
Langkah Pemprov Sulsel ini mendapat dukungan penuh dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyatakan bahwa pihaknya akan membawa data kebutuhan riil di lapangan tersebut dalam forum evaluasi tiga bulanan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Berikutnya, kami biasanya ada evaluasi tiga bulanan dipanggil oleh BPH Migas dan ini juga nanti akan kami sampaikan dan kami pertanyakan,” kata Deny.
Deny menekankan pentingnya penyesuaian kuota secara realistis, terlebih untuk menjaga ketahanan stok pasokan energi di wilayah Sulawesi Selatan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun nanti. Pihaknya berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pengajuan tambahan kuota tersebut agar stabilitas distribusi BBM dapat terjaga secara berkelanjutan.
