Sinergi Eksekutif-Legislatif Wajo Ditingkatkan: Bahas Ranperda APBD 2026 di Tengah Tantangan Anggaran Pusat
Wamanews.id, 22 Oktober 2025 – Momentum penting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wajo ditandai dengan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Wajo kepada DPRD Kabupaten Wajo.
Penyerahan ini berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Wajo, Selasa (21/10/2025), menegaskan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Bupati Wajo, Andi Rosman, didampingi Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD Wajo, termasuk Ketua DPRD Firmansyah Perkesi, serta Wakil Ketua Andi Merly Iswita dan Andi Muh. Rasyadi.
Kehadiran lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala OPD menunjukkan keseriusan semua pihak dalam membahas kerangka anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rosman menekankan bahwa penyusunan rancangan APBD 2026 bukanlah proses instan, melainkan telah melalui tahapan perencanaan yang matang dan berjenjang.
“Rancangan APBD 2026 telah disusun melalui proses RKPD, KUA, dan PPAS sesuai amanat serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya, menggarisbawahi kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas.
Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyerahkan rancangan tersebut kepada DPRD untuk dibahas secara mendalam dan ditetapkan bersama. Ini adalah bagian integral dari sistem checks and balances dalam pemerintahan daerah.
Salah satu isu krusial yang diungkap Bupati Rosman adalah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang akan berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Wajo.
“Dana dari pusat untuk daerah mengalami pemotongan sebesar Rp247 miliar.
Tidak hanya di Kabupaten Wajo, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia,” ungkapnya. Meskipun menghadapi tantangan anggaran yang tidak kecil, Andi Rosman menyuarakan semangat optimisme dan ajakan untuk tetap solid.
“Kita tidak perlu ragu dengan pengurangan TKD. Mari kita utamakan kebersamaan dan terus bekerja membangun daerah,” pungkasnya, menyerukan persatuan dan fokus pada solusi.
Prioritas APBD 2026 akan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara simbolis, penyerahan Ranperda APBD 2026 oleh Bupati Wajo kepada Ketua DPRD Wajo menandai dimulainya fase pembahasan kritis di legislatif. Sinergi antara eksekutif dan legislatif Wajo diharapkan dapat merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang ada, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
