Gubernur Sulsel Targetkan UMKM Naik Kelas, Sertifikasi dan Kemasan Produk Jadi Prioritas 2026
Wamanews.id, 7 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersiap meluncurkan strategi baru untuk mendongkrak perekonomian daerah, yakni dengan menargetkan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa fokus Pemprov pada tahun mendatang (2026) akan tertuju pada sertifikasi produk dan perbaikan kemasan (packaging) UMKM sebagai cara tidak konvensional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini disampaikan Gubernur pada Senin (6/9/2025), menggarisbawahi pergeseran paradigma dalam pengelolaan PAD.
Andi Sudirman menegaskan bahwa definisi PAD harus diperluas, tidak selalu harus masuk dalam bentuk pemasukan langsung ke kas daerah. Baginya, investasi di sektor pelayanan publik dan dukungan terhadap pelaku ekonomi kecil adalah bentuk penguatan PAD yang memberikan dampak jangka panjang dan kesejahteraan yang lebih luas.
“Sebenarnya pendapatan tidak harus masuk ke provinsi, tidak semuanya ya. Kita juga nanti ada seperti bagaimana memperbaiki rumah sakit-rumah sakit kita. Tapi itu juga pekerjaan-pekerjaan yang hanya untuk pelayanan, kita mau perbaiki,” jelasnya. Perbaikan layanan publik, seperti rumah sakit, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung memperkuat fondasi ekonomi regional.
Fokus utama strategi PAD tidak konvensional ini adalah UMKM. Gubernur memandang bahwa investasi dalam peningkatan kualitas UMKM akan menciptakan efek domino, mulai dari peningkatan standar produk, perluasan pasar, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pendapatan tidak harus dalam bentuk uang. Termasuk bagaimana kemudian UMKM kita kita dorong sertifikasinya. Tahun depan kita perbaiki sertifikasi-sertifikasi, termasuk packaging-nya,” pungkasnya.
Strategi ambisius untuk mendongkrak UMKM ini dimungkinkan berkat kebijakan efisiensi anggaran yang konsisten diterapkan oleh Pemprov Sulsel. Gubernur menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pengetatan sabuk anggaran secara membabi buta, melainkan proses pengalihan dana dari pos-pos yang dianggap kurang penting ke sektor yang lebih strategis, seperti peningkatan kualitas UMKM.
Andi Sudirman menjelaskan bahwa seluruh kebijakan efisiensi ini diarahkan untuk menjamin keselarasan antara RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Dengan memegang prinsip ini, dana yang dialihkan dipastikan akan digunakan untuk program yang mendukung prioritas nasional, seperti penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.
Fokus pada sertifikasi akan membantu produk UMKM Sulsel menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara perbaikan packaging akan meningkatkan nilai jual (branding) dan daya tarik produk di mata konsumen.
Komitmen Gubernur Sulsel untuk menjadikan UMKM sebagai prioritas investasi tahun 2026 menunjukkan orientasi kebijakan yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh manajemen anggaran yang disiplin dan strategis.
