Ilham Arief Sirajuddin: Wacana Kotak Kosong di Pilgub Sulsel adalah Pembodohan Publik
Wamanews.id, 23 Juli 2024 – Wacana mengenai kotak kosong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2024 telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Salah satu bakal calon gubernur, Ilham Arief Sirajuddin, yang akrab disapa IAS, dengan tegas menyatakan bahwa isu tersebut merupakan bentuk pembodohan publik. Hal ini disampaikannya setelah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Dinamika politik di Sulsel tidak bagus, isu mempersiapkan kotak kosong, itu pembodohan publik,” ujar IAS kepada wartawan di Hotel Swisbell Panakkukang pada Senin, 22 Juli 2024. Menurut IAS, isu kotak kosong sangat merugikan proses pendidikan politik masyarakat dan berharap hal tersebut tidak terjadi.
IAS menambahkan bahwa menciptakan kotak kosong dalam Pilgub akan merusak kualitas demokrasi di Sulsel. “Sangat tidak bagus sekali dalam proses pendidikan politik. Oleh karena itu, saya sangat berharap jangan sampai diciptakan itu dan ini kan harus bicaranya sama para petinggi-petinggi partai. Saya tadi malam banyak bicara dengan teman-teman, saya tidak melihat ada arah ke situ. Saya tidak melihat arah ke situ iya,” katanya.
IAS juga memuji proses fit and proper test yang dilakukan oleh PKS, yang menurutnya lebih transparan dan terstruktur dibandingkan dengan partai lain. Ia menyinggung pengalaman dengan Partai Demokrat yang tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi tanpa melalui proses yang jelas.
“Saya di PKS bukan orang baru, Pilkada 2013 jadi bagian dari pemenangan itu, konteks politisi mereka sudah paham. Tapi ada partai buka, tapi tidak tahu mekanisme. Demokrat kita diminta, tidak ada info kapan wawancara langsung keluar,” ujar IAS, mengkritik mekanisme Partai Demokrat.
Ketua PKS Sulawesi Selatan, Muhammad Amri Arsyid, mengungkapkan bahwa fit and proper test yang diselenggarakan oleh partainya dilakukan selama satu hari dan diikuti oleh empat kandidat: Andi Muhammad Mappanyukki Bau Sawa, Annar Salahuddin Sampetoding, IAS, dan Danny Pomanto. Amri menegaskan bahwa PKS tetap mengedepankan asas demokrasi dan menolak wacana kotak kosong.
“Jadi kami berjuang untuk tidak ada kotak kosong dan berjuang demi demokrasi. Insyaallah mudah-mudahan paling tidak head to head,” kata Amri.
Amri menambahkan bahwa PKS berkomitmen untuk memastikan pemilihan yang kompetitif dan demokratis. Menurutnya, wacana kotak kosong tidak hanya merugikan proses demokrasi tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.
“Dengan adanya fit and proper test ini, kami ingin memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat. Ini adalah bagian dari komitmen PKS untuk menjaga integritas proses demokrasi di Sulawesi Selatan,” ujar Amri.
Isu kotak kosong dalam Pilgub Sulsel memang menjadi perhatian banyak pihak. Banyak yang berpendapat bahwa hal ini akan mengurangi partisipasi politik dan menghambat perkembangan demokrasi di daerah tersebut. Sebaliknya, ada juga yang berargumen bahwa kotak kosong bisa menjadi bentuk protes terhadap calon yang tidak diinginkan.
Namun, bagi IAS dan PKS, memastikan adanya kontestasi yang sehat dan kompetitif dalam Pilgub Sulsel adalah prioritas utama. Mereka berharap bahwa proses pemilihan yang adil dan demokratis dapat terwujud, sehingga masyarakat Sulsel dapat memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, baik IAS maupun PKS menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kualitas demokrasi di Sulsel. Mereka bertekad untuk melawan setiap upaya yang dapat merusak integritas proses pemilihan, termasuk wacana kotak kosong.
Kedepannya, publik akan terus memantau perkembangan politik di Sulsel, terutama menjelang Pilgub 2024. Harapan besar terletak pada kemampuan para calon dan partai politik untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, Pilgub Sulsel 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik semata, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
