Indonesia Peringkat 5 Diabetes Dunia, Kebijakan Tegas Mendesak
Wamanews.id, 2 Juli 2025 – Indonesia kini berada di garis depan krisis kesehatan global, menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia.
Data International Diabetes Federation (IDF) 2021 mencatat angka yang mencemaskan, yakni sekitar 19,5 juta orang dewasa di Indonesia hidup dengan diabetes. Angka ini bukan hanya sekadar deretan digit, melainkan refleksi dari pola hidup yang semakin mengkhawatirkan dan mendesak intervensi serius dari pemerintah.
Skala masalah ini diperkuat oleh IDF Diabetes Atlas edisi ke-11, yang menunjukkan bahwa secara global, sekitar 1 dari 9 orang dewasa (usia 20-79 tahun) atau sekitar 589 juta orang mengidap diabetes pada tahun 2024. Proyeksi jangka panjang lebih suram, di mana jumlah penderita diperkirakan melonjak menjadi 853 juta pada tahun 2050.
Ironisnya, lebih dari 40% penderita diabetes di seluruh dunia (sekitar 252 juta orang) bahkan tidak menyadari kondisi mereka, menjadikan diabetes sebagai “pembunuh senyap” yang merayap di tengah masyarakat tanpa terdeteksi. Beban ekonomi global akibat diabetes juga sudah menembus USD 1 triliun pada tahun 2024, sebuah lonjakan drastis 338% dalam 17 tahun.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) secara tegas menyatakan bahwa angka-angka tersebut menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes,menurut CISDI, sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Konsumsi GGL yang berlebihan ini menjadi akar masalah yang perlu segera ditangani.
Selain diabetes, Indonesia juga dihadapkan pada masalah obesitas yang meningkat pesat. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencatat bahwa prevalensi obesitas di Indonesia telah melonjak hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun, dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 23,4% pada tahun 2023.
Lonjakan obesitas ini adalah sinyal bahaya serius karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama yang sangat kuat terhadap pengembangan diabetes tipe 2.
Salah satu penyumbang terbesar dari asupan gula harian masyarakat Indonesia adalah minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mengungkapkan fakta yang mengejutkan: dua dari tiga orang Indonesia mengonsumsi setidaknya satu MBDK setiap hari. Kebiasaan konsumsi MBDK secara rutin ini,menurut CISDI, terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis yang mematikan.
Mengutip studi global meta analisis, CISDI memaparkan dampak mengerikan dari konsumsi MBDK: hanya dengan 250 ml MBDK per hari, risiko diabetes tipe 2 dapat meningkat sebesar 27%, obesitas sebesar 12%, penyakit jantung sebesar 13%, dan bahkan risiko kematian dini sebesar 10%. Angka-angka ini adalah peringatan keras bahwa kebiasaan kecil dalam konsumsi minuman manis memiliki konsekuensi kesehatan yang sangat besar.
Dampak sistemik dari meningkatnya kasus PTM ini juga tercermin pada beban pembiayaan BPJS Kesehatan. Biaya untuk penyakit katastropik yang berkaitan langsung dengan obesitas, diabetes, dan hipertensi menunjukkan peningkatan tajam.Dalam lima tahun terakhir saja, nilainya melonjak lebih dari 43%, dari Rp19 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2023.
Peningkatan biaya ini tidak hanya menguras anggaran BPJS Kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan.
Melihat urgensi masalah ini, CISDI secara aktif mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret sebagai bentuk pencegahan.
Dua rekomendasi kebijakan utama yang diusulkan adalah:
- Penerapan Pelabelan Gizi di Bagian Depan Kemasan (Front-of-Package Labeling/FOPL): Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan informasi nutrisi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen, sehingga mereka dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat secara sadar.
- Pemberlakuan Cukai untuk MBDK: Penerapan cukai diharapkan dapat mengurangi konsumsi MBDK dengan menaikkan harganya, sekaligus memberikan pemasukan bagi negara yang bisa dialokasikan untuk program kesehatan.
CISDI menegaskan bahwa langkah-langkah ini sangat krusial untuk mengendalikan konsumsi GGL dan menurunkan risiko penyakit tidak menular di Indonesia. Tanpa intervensi yang tegas dan terstruktur, angka diabetes di Indonesia berpotensi terus naik seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap pangan tidak sehat.
Rekomendasi kebijakan ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,yang menargetkan penekanan laju peningkatan obesitas dan berbagai
