Stok Pangkalan Cepat Kosong, Fenomena Panic Buying Diduga Perparah Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Wamanews.id, 17 Juni 2026 – Fenomena kelangkaan tabung gas liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji, khususnya ukuran subsidi 3 kilogram (gas melon), kian meresahkan masyarakat di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan pemandangan pangkalan resmi yang kehabisan stok dalam waktu sekejap setelah pasokan dari agen tiba.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan analisis distribusi komoditas energi, tersendatnya pemenuhan kebutuhan dapur warga ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterlambatan suplai dari pihak Pertamina. Faktor psikologi pasar berupa tindakan konsumsi berlebihan atau panic buying yang melanda masyarakat diduga kuat menjadi pemicu utama yang memperparah situasi kelangkaan energi bersubsidi ini di tingkat pengecer.
Kepanikan masyarakat akan bayang-bayang kesulitan mendapatkan bahan bakar gas memicu aksi borong yang tidak rasional. Konsumen yang biasanya hanya menyetok satu tabung untuk kebutuhan sepekan, kini cenderung membeli dua hingga tiga tabung sekaligus untuk dijadikan cadangan di rumah mereka.
Perilaku akumulasi stok secara berlebihan oleh sebagian kelompok masyarakat ini otomatis mengacaukan rantai pasok dan kuota reguler yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Akibatnya, asas pemerataan distribusi menjadi tidak berjalan, di mana pangkalan resmi cepat kosong dan sebagian warga lainnya yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian jatah.
Pihak pengelola pangkalan resmi mengakui bahwa antrean warga langsung mengular begitu truk pengangkut elpiji tiba di lokasi. Dalam hitungan jam, bahkan menit, ratusan tabung gas melon yang baru saja diturunkan langsung ludes terjual tanpa sisa.
“Stok di pangkalan kami langsung kosong dalam waktu sangat cepat. Isu kelangkaan yang beredar di media sosial membuat warga panik, sehingga mereka yang biasanya jarang membeli langsung ikut mengantre dan memborong tabung gas lebih dari kapasitas normal harian mereka,” ungkap salah seorang pemilik pangkalan elpiji lokal.
Merespons ketidakstabilan pasokan energi ini, pengamat ekonomi daerah menilai perlu adanya tindakan preventif yang tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengawasan di pintu-pintu pangkalan harus diperketat dengan menerapkan sistem pemeriksaan kartu identitas (KTP) guna memastikan pembeli adalah warga kurang mampu atau pelaku UMKM yang terdata resmi.
Selain penegakan regulasi pembatasan pembelian, langkah edukasi publik secara masif sangat mendesak untuk digencarkan guna meredam kepanikan massal. Masyarakat harus diberi pemahaman secara transparan bahwa stok nasional dan daerah sebenarnya berada dalam kondisi aman, sehingga tindakan menimbun elpiji di rumah tidak perlu dilakukan.
Jika fenomena panic buying ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kontrol sosial, maka stabilitas harga komoditas di tingkat pengecer (kios-kios kecil) akan semakin liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sah. Hal ini tentu saja akan memukul daya beli masyarakat kecil serta mengganggu produktivitas para pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan gas melon.
