Sorotan Tajam Dunia: The Economist Sebut Kebijakan Fiskal dan Demokrasi Indonesia Kian Mengkhawatirkan 

Wamanews.id, 16 Mei 2026 – Arah kebijakan luar negeri, fiskal, dan iklim politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi pusat perhatian serta sorotan tajam di panggung global. Majalah berita internasional terkemuka, The Economist, merilis laporan kritis yang menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintah saat ini berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi makro sekaligus keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia.

Media yang berbasis di Inggris tersebut menyoroti bahwa ambisi program-program besar pemerintah berjalan di tengah situasi fiskal yang kian berat akibat tekanan krisis energi global. “Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya—dan juga demokrasinya,” tulis laporan The Economist yang dipublikasikan pada pertengahan Mei 2026 ini.

Dua program yang mendapatkan perhatian khusus dari pengamat internasional adalah implementasi nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh pelosok negeri. The Economist mengestimasi bahwa kombinasi dari proyek-proyek skala masif tersebut berpotensi menyedot hingga 10 persen dari total anggaran negara.

Kondisi belanja negara yang agresif ini disebut memicu dilema politik dan ekonomi yang buah simalakama bagi pemerintah. Istana dihadapkan pada opsi-opsi sulit untuk menjaga kesehatan fiskal, di antaranya:

• Memangkas atau menunda sejumlah proyek infrastruktur unggulan.
• Mengurangi alokasi subsidi energi di tengah masyarakat.
• Mengambil risiko melampaui batas aman defisit anggaran yang diatur undang-undang sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kekhawatiran mengenai ketahanan anggaran ini berdampak langsung pada sentimen pasar keuangan. The Economist mencatat adanya arus modal asing keluar (capital outflow) dari pasar domestik yang mencapai angka 6 miliar dolar AS. Kondisi ini memperparah posisi nilai tukar rupiah yang dilaporkan melemah hingga 11 persen terhadap dolar AS, mendekati salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Selain sektor ekonomi, laporan eksternal tersebut memotret adanya indikasi penyempitan ruang ekspresi dan oposisi politik di tanah air. Langkah politik di parlemen dinilai membuat fungsi kontrol legislatif tidak berjalan optimal, ditambah mencuatnya kembali diskursus mengenai restrukturisasi mekanisme pemilihan kepala daerah.

Menanggapi laporan berseri tersebut, peneliti senior dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, memberikan catatan tambahan yang krusial. Menurut Made, kritik terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini tidak hanya datang dari sudut pandang negara-negara Barat yang sering kali menitikberatkan pada isu kebebasan sipil.

Tabel: Poin Krusial Kritik Internasional Terhadap Kebijakan Nasional (Mei 2026)

Made mengungkapkan bahwa ketidakpuasan atas implementasi kebijakan di lapangan juga secara terbuka disuarakan oleh Kamar Dagang dan Industri China. Pihak investor dari Negeri Tirai Bambu tersebut dilaporkan mulai mengeluhkan masalah efektivitas birokrasi, tata kelola, serta regulasi yang dianggap kerap berubah-ubah secara mendadak.

“Ini China. Bukan Barat,” tegas Made Supriatma lewat analisisnya di media sosial. Ia menambahkan bahwa inkonsistensi kebijakan dan pengelolaan kas negara yang terlalu ekspansif di tengah pendapatan yang terbatas dapat menempatkan stabilitas nasional pada jalur yang penuh risiko di masa depan.

Gelombang kritik dari berbagai arah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan refleksi mendalam bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Penguatan kembali fundamental ekonomi serta jaminan terhadap transparansi dan ruang pendapat dinilai sebagai instrumen vital agar Indonesia tetap dipercaya oleh mitra strategis internasional maupun pelaku ekonomi domestik.