Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap di Sumatera Dikebut, Pasca Tinjau Langsung Lokasi Bencana 

Wamanews.id, 15 Desember 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi puluhan ribu warga yang terdampak parah akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi di Sumatera. Instruksi ini diberikan setelah Presiden melakukan serangkaian kunjungan langsung ke lokasi bencana.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/12/2025).

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Teddy menjelaskan, berbagai instruksi yang disampaikan Presiden dalam rapat tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari serangkaian kunjungan peninjauan yang dilakukan Prabowo ke daerah terdampak. Kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam menangani dampak bencana:

• Kunjungan Pertama (1 Desember 2025): Meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; serta Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
• Kunjungan Lanjutan (7 Desember 2025): Meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.
• Kunjungan Terakhir (12-13 Desember 2025): Meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya di Lanud Sultan Iskandar Muda pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Laporan tersebut membeberkan skala kerusakan yang masif.

Kepala BNPB melaporkan bahwa lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya proses pendataan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mempercepat proses, BNPB mengusulkan pembagian tugas yang jelas:

• Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi diusulkan dilaksanakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana.
• Pembangunan hunian tetap (huntap) diusulkan untuk ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Letjen Suharyanto juga melaporkan mekanisme penanganan rumah rusak yang tidak memerlukan relokasi: “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden, memastikan bahwa setiap jenis kerusakan akan mendapatkan penanganan yang tepat.

BNPB mengajukan anggaran sebesar Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap yang akan dibangun, sementara anggaran hunian sementara direncanakan sebesar Rp30 juta per unit. 

Hunian sementara ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dasar, dengan luas bangunan 36 meter persegi, dilengkapi kamar tidur, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), serta ruang pendukung lainnya. Instruksi Presiden ini menuntut kerja cepat dan sinergi antar kementerian untuk memastikan ribuan korban bencana dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak.