MUI Tetapkan Vape Haram, Desak Pemerintah Segera Buat Undang-Undang Pelarangan
Wamanews.id, 11 November 2026 – Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut diputuskan dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar di Jakarta.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, membacakan langsung bunyi ketentuan fatwa tersebut.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam.
Menurut Prof Niam, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Vape didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap yang dihirup pengguna.
MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, limbah perangkat dan baterai rokok elektrik dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga mengharamkan penyalahgunaan dan bisnis vape.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga fatwa tersebut.
Dengan terbitnya fatwa ini, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam. Harapan itu disampaikan demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.
MUI juga mengajak masyarakat untuk aktif melindungi anak dan remaja. “Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin,” kata Prof Niam.
Fatwa tersebut juga memuat rekomendasi tegas kepada pemerintah. MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Usulan itu didukung MUI Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, Prof Dr Muammar Bakri, menilai fatwa haram tersebut perlu ditindaklanjuti melalui regulasi negara agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, baik dari sisi penggunaan, produksi, maupun peredaran.
Perlu ditegaskan, fatwa MUI merupakan panduan hukum agama dan tidak otomatis menjadi larangan berdasarkan hukum negara. Pelarangan secara menyeluruh beserta sanksi pidananya masih memerlukan undang-undang dan peraturan resmi dari pemerintah.
