Kursi Wapres Resmi Kosong, MPR Punya 60 Hari Cari Pengganti Gibran
Wamanews.id, 12 November 2026 – Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi dinyatakan kosong mulai Kamis (12/11/2026). Kekosongan tersebut terjadi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa kekosongan jabatan tersebut berlaku sejak Gibran menyatakan mundur dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” ujar Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Sebelum menyerahkan surat ke MPR, Gibran terlebih dahulu telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, ia kemudian mendatangi Gedung MPR untuk menyerahkan surat serupa secara langsung kepada pimpinan MPR.
Kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sempat menarik perhatian awak media. Namun, Gibran tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan dan langsung menuju ruang pimpinan MPR.
Pengunduran diri Gibran ini tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026) selama sekitar 2,5 jam dan menyampaikan niatnya untuk mundur menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazahnya.
Dengan kosongnya jabatan Wakil Presiden, Indonesia kini memasuki proses pergantian Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan yang masih berjalan.
Proses ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi.Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru sejak jabatan tersebut dinyatakan kosong.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara kedua calon tersebut melalui sidang paripurna.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diusulkan Presiden Prabowo sebagai calon pengganti Gibran. MPR pun masih menunggu usulan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
