Sulawesi Selatan Masuk 10 Besar Provinsi Paling Rawan Bencana, Bencana Banjir Jadi Sorotan Utama
Wamanews.id, 30 Juli 2025 – Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam daftar yang mengkhawatirkan: 10 besar provinsi paling sering terdampak bencana alam di Indonesia.
Realitas ini diakui sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yang menyoroti sejumlah daerah, khususnya di wilayah Luwu dan Barru, yang secara konsisten menjadi daerah langganan bencana banjir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, tidak hanya mengakui frekuensi bencana, tetapi juga menggali lebih dalam penyebab utamanya. Menurutnya, faktor alam bukanlah satu-satunya kambing hitam. Jufri secara terang-terangan menyebutkan bahwa kelalaian manusia dan kesalahan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan memainkan peran krusial dalam memperparah dampak bencana, terutama banjir.
“Kalau bencana alam seperti banjir, itu kan terjadi pasti karena kelalaian manusia, khususnya di daerah Luwu. Luwu paling banyak langganan banjir. Dan juga ada kesalahan konstruksi pembangunan,” tegas Jufri saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (29/7/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bencana yang terjadi bukan murni takdir, melainkan ada unsur human error yang signifikan.
Untuk memperjelas pandangannya, Jufri Rahman mencontohkan situasi yang terjadi di Kabupaten Barru. Daerah ini, kata Jufri, mengalami peningkatan risiko banjir yang mencolok pasca-pembangunan jalur kereta api. Ia menjelaskan bahwa struktur jalur kereta api tersebut secara tidak langsung telah mengganggu aliran alami air dari pegunungan yang tadinya langsung bermuara ke laut.
“Barru itu agak besar terjadi banjir setelah ada jalur kereta. Air yang dari gunung yang selama ini langsung ke laut, terhalang oleh jalur kereta,” ungkapnya. Kasus Barru ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap proyek pembangunan skala besar harus disertai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan implementasi mitigasi yang efektif untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.
Menghadapi persoalan banjir yang kronis, Jufri mengusulkan solusi yang sebenarnya sudah lama diketahui namun sulit terealisasi: pengerukan di kawasan muara sungai. Pengerukan ini esensial untuk menjaga kedalaman dan lebar sungai, sehingga kapasitas alirannya tidak terhambat oleh sedimen.
Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar. Jufri mengungkapkan bahwa upaya tersebut memerlukan anggaran yang sangat besar dan, yang lebih memberatkan, proses perizinan yang sangat rumit karena melibatkan banyak pihak terkait.
“Supaya tidak banjir, daerah muara mesti dikeruk. Itu ongkosnya besar dan sangat rumit perizinannya. Karena kalau sudah masuk di kawasan laut, mesti ke Kementerian Kelautan.
Masuk di muara, Balai Besar mesti ikut campur. Untuk mempertemukan izin ini, butuh waktu,” jelas Jufri. Kompleksitas birokrasi ini seringkali menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan proyek-proyek mitigasi bencana yang urgen dan krusial. Koordinasi lintas sektoral yang efektif menjadi kunci untuk mempercepat proses ini.
Status Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi paling rawan bencana, ditambah dengan faktor-faktor pemicu dari kelalaian manusia dan hambatan birokrasi, menuntut adanya reformasi dalam pendekatan penanggulangan bencana.
Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Perlu adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan tata ruang dan pembangunan, serta penegakan aturan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan.
Pemprov Sulsel diharapkan dapat memimpin upaya kolaboratif ini, tidak hanya dengan Kementerian terkait tetapi juga dengan masyarakat dan akademisi, untuk mencari solusi jangka panjang dan berkelanjutan demi mengurangi risiko bencana di masa depan. Tanpa tindakan proaktif, Sulsel akan terus dihadapkan pada ancaman bencana alam yang merugikan.
