Kebijakan ‘Di Luar Konteks’: Pencabutan ID Card Jurnalis CNN di Istana Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Wamanews.id, 27 September 2025 – Kebijakan Biro Pers Istana Kepresidenan yang menarik ID Card peliputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pegiat media dan publik.
Insiden yang terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (27/9/2025) ini, kini menjadi sorotan karena alasan penarikan: bertanya di luar konteks acara.
Keputusan yang diambil oleh Biro Pers Istana ini diungkapkan langsung oleh Diana Valencia melalui pesan pamit yang kini viral di grup WhatsApp wartawan Istana. Dalam pesannya, Diana menyebutkan dengan jelas bahwa ia dinilai melanggar batas “konteks acara,” sebuah terminologi yang dianggap sebagian pihak sebagai upaya pembatasan informasi yang tidak lazim dalam negara demokratis.
Pertanyaan Diana Valencia menyentuh masalah program MBG, sebuah program unggulan pemerintah yang akhir-akhir ini disorot karena isu keracunan massal, menjadikannya isu publik yang sangat mendesak.
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo langsung memberikan tanggapan keras, menegaskan bahwa tindakan Istana merupakan langkah yang tidak tepat dan patut disayangkan. Budiman mengingatkan prinsip dasar jurnalisme bahwa seorang jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk “merespons setiap permasalahan publik.” Bagi jurnalis yang meliput kepala negara, kesempatan untuk bertanya terutama pada isu-isu besar seperti kesehatan dan anggaran negara seharusnya tidak boleh dibatasi oleh formalitas “konteks acara” semata.
Budiman secara eksplisit meminta adanya langkah koreksi dari pihak Istana, menunjukkan bahwa insiden ini dipandang bukan sekadar masalah teknis akreditasi, melainkan isu etika dan kebebasan berekspresi pers. Kekhawatiran media semakin diperkuat oleh sikap Istana Kepresidenan yang memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media lain, termasuk JawaPos.com, tidak mendapatkan respons, menambah spekulasi bahwa kebijakan pembatasan pertanyaan telah resmi diberlakukan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk di mana jurnalis yang meliput Istana akan cenderung memilih untuk diam atau hanya mengajukan pertanyaan yang sudah disetujui, daripada menyuarakan kepentingan publik. Padahal, akses yang bebas dan pertanyaan yang kritis dari media merupakan pilar utama dalam fungsi “check and balance” terhadap kekuasaan.
Insiden Diana Valencia ini kini menjadi simbol tantangan bagi kebebasan pers di bawah administrasi yang baru, menuntut adanya klarifikasi segera dari Istana mengenai batas-batas pertanyaan bagi jurnalis yang meliput kegiatan Presiden.
