Isu Penghentian BPJS Gratis di Wajo Dibantah Kadis DINSOSP2KBP3A

Wamanews.id, 3 Desember 2024 – Beredar kabar bahwa program BPJS Kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo untuk warga kurang mampu akan dihentikan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Isu ini memicu kekhawatiran dan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengandalkan program ini untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya.

Namun, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosp2kbp3a) Kabupaten Wajo, Ahmad Jahran, dengan tegas membantah isu tersebut.

“Program ini merupakan inisiatif Pemda untuk membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kabupaten Wajo sudah masuk kategori Universal Health Coverage (UHC), jadi tidak ada alasan untuk menghentikan program ini,” ujar Ahmad Jahran saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (3/12/2024).

Sebagian warga mengaku khawatir setelah mendengar isu penghentian BPJS gratis. Program ini dianggap menjadi penyelamat bagi banyak keluarga yang tidak mampu menanggung biaya pengobatan yang tinggi.

Afrizal, salah satu penerima manfaat BPJS gratis, mengungkapkan kekecewaannya atas kabar ini.

“Kami sangat terbantu dengan BPJS gratis ini. Kalau benar dihentikan, tentu kami akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Semoga ini hanya isu belaka,” katanya.

Isu ini bahkan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa penghentian program tersebut ada kaitannya dengan berakhirnya momentum politik Pilkada. Hal ini memperparah kekhawatiran masyarakat yang menganggap program tersebut hanya bersifat sementara.

Menanggapi hal ini, Ahmad Jahran kembali menegaskan bahwa program BPJS gratis adalah komitmen jangka panjang Pemda Wajo untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya. Ia memastikan bahwa program ini tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada penghentian pasca Pilkada.

“Isu ini adalah hoaks. Kami harap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Program BPJS gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sebagai tambahan, Kabupaten Wajo telah mencapai kategori UHC, yang berarti lebih dari 95% penduduknya sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan komitmen Pemda dalam mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan program kesehatan di daerah tersebut.

Pemda juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak jelas kebenarannya. Ahmad Jahran meminta warga agar selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi pemerintah atau langsung menghubungi dinas terkait.

“Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai isu-isu tidak benar ini mengurangi kepercayaan warga terhadap pemerintah,” tutupnya.

Meski telah mendapat klarifikasi, masyarakat berharap program BPJS gratis dapat terus berjalan tanpa gangguan. Mereka juga menginginkan adanya transparansi lebih lanjut mengenai keberlanjutan program ini untuk menghindari kekhawatiran serupa di masa depan.

Dengan bantahan resmi dari Pemda, warga Kabupaten Wajo kini dapat bernapas lega. Program BPJS gratis yang selama ini menjadi tumpuan bagi banyak keluarga kurang mampu tetap akan berjalan, membawa harapan untuk layanan kesehatan yang lebih baik di daerah tersebut.

Penulis: Nada Gamara
Editor: Ardan