Makassar – Forum Masyarakat Wajo (FMW) menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menuntut peninjauan ulang Participating Interest (PI) dalam sektor migas di Kabupaten Wajo. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi D DPRD Sulsel pada Senin (10/2/2025).
Audiensi tersebut diterima oleh anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Sultan Tajang, S.H.I., yang juga merupakan perwakilan dari daerah pemilihan (dapil) Wajo-Soppeng. Dalam kesempatan itu, Sultan Tajang menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Koordinator aspirasi FMW, Ichal, menyoroti bahwa nilai Participating Interest yang saat ini hanya 2,5% dianggap terlalu kecil, terutama mengingat Wajo merupakan daerah penghasil gas. Ia menuntut agar pembagian ini dapat ditingkatkan hingga 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 37 Tahun 2016.
“Agar manfaat pembagian ini bisa dirasakan oleh masyarakat Wajo, kami berharap bisa dinaikkan sampai 10% sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Ichal.
Dalam kesempatan yang sama, Akbar, salah satu perwakilan FMW, menambahkan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi seharusnya lebih melibatkan daerah dan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016. Ia menegaskan bahwa Participating Interest 10% merupakan hak maksimal yang bisa diperoleh daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD atau BUMN. Oleh karena itu, baiknya daerah membentuk anak perusahaan untuk mengelola PI ini agar manfaatnya bisa lebih optimal,” jelas Akbar.
DPRD Sulsel berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspirasi ini melalui mekanisme RDPU dengan menghadirkan pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Wajo.
