Bawaslu dan Polres Wajo Bersinergi Jamin Pilkada Damai
Wamanews.id, 25 Juli 2024 – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo semakin gencar melakukan persiapan.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menjalin sinergi erat dengan Kepolisian Resor (Polres) Wajo untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis.
Hal ini terlihat dari kehadiran Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Wajo, Heriyanto, dalam Latihan Pra Operasi Kepolisian Kewilayahan “MANTAP PRAJA 2024” yang digelar Polres Wajo pada Selasa (23/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Heriyanto menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak terkait dalam mengawal jalannya Pilkada. “Perhelatan demokrasi bisa berjalan lancar dan kondusif, ketika instansi yang berkaitan bisa saling berkordinasi,” tegasnya.
Bawaslu Wajo telah melakukan pemetaan potensi kerawanan terhadap seluruh tahapan Pilkada. “Kami di Bawaslu jauh lebih awal melakukan pemetaan dan pengkajian indeks kerawanan seluruh tahapan, yang juga tidak lepas dari refleksi ajang Pemilu dan Pilkada sebelumnya,” jelas Heriyanto.
Hasil pemetaan ini akan menjadi acuan bagi Bawaslu dan Polres Wajo dalam menyusun strategi pengawasan dan pengamanan. Rencananya, peta kerawanan Pilkada di Kabupaten Wajo akan dirilis pada bulan Agustus mendatang.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Wajo, Kompol Jasman Parudik, menjelaskan bahwa fokus pengamanan Pilkada meliputi empat aspek utama, yaitu:
- Orang: Meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat umum.
- Benda: Meliputi sarana dan prasarana pemilihan seperti kotak suara, surat suara, dan alat peraga kampanye.
- Tempat: Meliputi tempat pemungutan suara, lokasi kampanye, dan fasilitas umum lainnya.
- Kegiatan: Meliputi seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, mulai dari tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.
Sinergi antara Bawaslu dan Polres Wajo diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya pemetaan kerawanan dan pengamanan yang terintegrasi, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan konflik selama proses Pilkada.
