Badai PHK Massal 60 Ribu Buruh, Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo-Gibran Dipertanyakan
Wamanews.id, 12 April 2025 – Di tengah ekspektasi tinggi publik terhadap janji kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, realita di lapangan justru menunjukkan ironi. Sejak awal 2025, Indonesia justru dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang hingga Maret sudah mencapai angka mengkhawatirkan: 60 ribu buruh kehilangan pekerjaan.
Data ini dikumpulkan oleh Litbang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, berdasarkan laporan dari serikat pekerja di seluruh Indonesia. KSPI menyebut bahwa lonjakan PHK ini mencerminkan kondisi sektor ketenagakerjaan yang makin mengkhawatirkan, apalagi tidak ada langkah tegas dari pemerintah untuk mencegahnya.
“Jumlah korban PHK yang dilaporkan KSPI lebih besar dibanding data resmi pemerintah karena banyak perusahaan tidak melaporkan secara jujur. Justru data dari serikat pekerja yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan, melaporkan jumlah korban PHK sebanyak 18.610 orang dalam kurun Januari hingga Februari 2025. Angka ini jauh lebih kecil dari versi KSPI.
PHK terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah, mencapai 10.677 tenaga kerja atau sekitar 57,37 persen dari total korban PHK versi pemerintah. Jawa Tengah menjadi daerah paling terpukul karena perusahaan besar seperti PT Sritex Group menutup operasional dan mem-PHK 10.669 karyawan usai dinyatakan pailit per 1 Maret 2025.
Deretan Perusahaan PHK Massal
Badai PHK tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Di Banten, PT Adis Dimension Footwear memutus kontrak 1.500 karyawan. PT Victory Ching Luh ikut memangkas 2.000 tenaga kerja. Di Jawa Barat, PT Sanken Indonesia PHK 450 orang, PT Yamaha Music Indonesia rumahkan 1.100 pekerja, dan PT Danbi International mem-PHK sekitar 2.079 karyawan.
Bahkan di wilayah seperti Riau dan DKI Jakarta, ribuan buruh juga kehilangan mata pencaharian. Riau mencatat 3.530 korban PHK pada Februari 2025, disusul DKI Jakarta dengan 2.650 pekerja.
Kontrasnya situasi di lapangan membuat publik mulai mempertanyakan realisasi janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran, terutama soal penciptaan 19 juta lapangan kerja. Janji ini sempat digaungkan dengan semangat besar oleh Gibran dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 yang digelar KPU pada 21 Januari 2024. Dalam paparannya, Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta “green job” atau pekerjaan ramah lingkungan.
Namun kenyataannya, alih-alih menghadirkan lapangan kerja, yang terjadi justru gelombang PHK besar-besaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: Apakah janji kampanye hanya sekadar retorika politik?
“Jauh panggang dari api. Sangat jauh antara janji saat kampanye dengan kenyataan setelah berkuasa,” ujar seorang pengamat ketenagakerjaan yang enggan disebutkan namanya.
Berbagai kalangan mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah nyata. Tak cukup hanya dengan imbauan atau pernyataan simpatik, perlu ada strategi jangka pendek dan panjang untuk merespons krisis ketenagakerjaan ini.
Termasuk di dalamnya memastikan perusahaan menaati regulasi, melaporkan PHK secara transparan, serta melindungi hak-hak pekerja yang terdampak.
Gelombang PHK yang terus terjadi menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya janji politik yang akan rusak, tapi juga kepercayaan publik terhadap arah pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan.
