Belajar dari Krisis Nepal: Demo Menggila, Anak Muda Susah Cari Kerja, dan Ancaman bagi Indonesia
Wamanews.id, 13 September 2025 – Sebuah krisis sosial dan politik yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Nepal, K.P. Sharma Oli, menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Gejolak yang melanda Nepal, yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran, bukan hanya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial, tetapi juga oleh akar masalah yang lebih dalam: frustrasi mendalam dari generasi muda yang menghadapi sempitnya peluang kerja, ekonomi yang stagnan, dan praktik korupsi yang merajalela.
Protes yang berlangsung sejak awal September 2025 itu berakhir dengan bentrokan aparat dan massa, menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Meskipun pemerintah Nepal akhirnya mencabut larangan blokir media sosial, krisis legitimasi sudah telanjur pecah, memaksa sang perdana menteri untuk mundur. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik ketika persoalan ekonomi dan sosial tidak ditangani dengan serius.
Salah satu akar masalah utama yang disoroti adalah dominasi sektor informal di Nepal. Dengan lebih dari 82% pekerja berada di sektor ini, kualitas sumber daya manusia di Nepal terhambat. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir di Nepal saat ini hanya mampu mencapai sekitar 50% dari potensi produktivitasnya, akibat keterbatasan pendidikan, nutrisi, dan keterampilan kerja. Ini adalah masalah struktural yang membuat generasi muda kesulitan mendapatkan pekerjaan formal dan berkualitas.
Ironisnya, Nepal sebenarnya memiliki bonus demografi yang besar, dengan populasi muda yang akan mencapai 22 juta orang pada tahun 2030. Namun, kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja membuat bonus ini tidak teroptimalkan. Industri manufaktur yang menyusut, sektor pariwisata yang belum berkembang maksimal, hingga energi hydropoweryang digadang-gadang gagal menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja.
Akibatnya, ketergantungan pada remitansi dari pekerja migran menjadi sangat tinggi, mencapai 33% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), yang menjadi salah satu rasio tertinggi di dunia.
Kondisi yang terjadi di Nepal ini seharusnya menjadi cerminan bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, proporsi pekerja informal di Indonesia meningkat menjadi 59,40%, sementara pekerja formal justru menurun. Menurut laporan LPEM FEB UI, lonjakan pekerja informal ini banyak didorong oleh gelombang PHK, di mana para korban mencari penghidupan di sektor informal atau gig economy.
Ekonom senior Raden Pardede menegaskan bahwa persoalan informalitas ini adalah pekerjaan rumah yang besar. “Kalau informal dia umumnya aksesnya ke bank juga enggak ada, bagaimana dia mau dapat kredit yang baik? Biasanya malah dapat kredit ilegal yang bisa memeras,” ujarnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa menjamurnya pekerja informal juga berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika tren ini terus berlanjut, bonus demografi di Indonesia bisa berubah menjadi petaka.
